Bisnis.com, CIREBON - Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, upaya percepatan penanganan kemiskinan merupakan tugas wajib dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Cirebon sejahtera.
Wakil bupati yang akrab disapa Ayu ini menyebutkan, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melainkan oleh seluruh satuan.
"Semua dinas diberikan arahan untuk bisa menyelesaikan masalah ini (kemiskinan). Niatkan sebagai ibadah, supaya menjadi ladang pahala," kata Ayu di Kabupaten Cirebon, Senin (29/11/2021).
Ayu mengatakan, upaya percepatan penanganan kemiskinan harus terus dikoordinasikan oleh semua pihak. Menurutnya, data jumlah warga miskin harus selaras.
Saat ini, lanjut dia, kerap terjadi tumpang tindih data warga miskin. Permasalahan kemiskinan di masing-masing wilayah berbeda, penanganannya harus sesuai kebutuhan.
"Dinas-dinas terkait saya minta harus menghasilkan gagasan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon Suhartono mengatakan, saat ini mulai dibahas beberapa upaya untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Beberapa di antaranya, terkait kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kebijakan anggaran untuk penanganan tersebut.
"Dalam pembahasan ini, kami melibatkan sejumlah SKPD, camat, kuwu, hingga akademisi," katanya.
Jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus bertambah. Dinas Sosial (Dinsos) mencatat, hingga Senin (15/11/2021), jumlah warga yang masuk ke dalam kategori tersebut mencapai angka 1.792.538 jiwa.
Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar mengatakan, pada akhir triwulan kedua 2021, jumlah warga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) hanyak sebanyak 1.574.016.
"Benar, jumlah warga Kabupaten Cirebon yang masuk ke dalam kategori miskin lebih dari 1,5 juta. Ini berdasarkan verifikasi dan validasi tim dari lapangan," kata Iis.
Iis mengatakan, jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon saat ini sekira 2,2 juta lebih. Artinya, jumlah warga miskin berada di kabupaten bagian timur Jawa Barat ini lebih dari 70 persen.
Angka tersebut, kata Iis, terus mengalami kenaikan selama pandemi covid-19. Pada awal tahun lalu, jumlah warga miskin berdasarkan DTKS hanya sebanyak 1,2 juta jiwa.
"Terus bertambah. Pandemi covid-19 sangat berpengaruh. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga tidak berpengaruh," kata Iis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
