Bisnis.com, BANDUNG -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat terus berupaya memberikan layanan terbaik pada publik.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat Noneng Komara mengatakan sebagai provinsi yang menjadi primadona investasi, pelayanan pada pemohon perizinan maupun investor terus dioptimalisasi pihaknya.
“Salah satunya dengan memperkuat zona integritas,” katanya di Bandung, Kamis (25/11/2021).
Menurutnya capaian penguatan zona integritas bisa dilihat dari Surat Plt.Inspektur Daerah Prov. Jabar No. 952/PW.02.02/Irban II tentang Laporan Evaluasi dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021, tgl 20 Mei 2021 dengan nilai sebesar 58,90 untuk DPMPTSP Jawa Barat.
Hasil ini memperkuat penghargaan yang telah diterima DPMPTSP dari Kementerian PAN/RB sebagai unit pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Selanjutnya Inspektorat mengajukan DPMPTSP pada Kementerian PAN/RB sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tuturnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Noneng memastikan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya antara lain, untuk mencegah gratifikasi pihaknya gencar melakukan kampanye publik dan mengimplementasikannya di unit kerja.
Sementara untuk penanganan benturan kepentingan, pihaknyamMengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan, mensosialisasikan, mengimplementasikan dan meng-evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi.
“Juga dilakukan penerapan Whistle Blowe System (WBS) berdasarkan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Jabar Nomor 180/3159/Dal tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan DPMPTSP Provinsi Jabar,” katanya.
Pihaknya juga intens dan tanggap melayani pengaduan secara langsung & tidak langsung, melalui media sosial, website serta call center (022-2112-5000) yang terdiri dari SMS/chatbot & whatsapp. DPMPTSP sendiri memastikan pengaduan masyarakat bisa dituntaskan hingga 100 persen. “Pengaduan sudah terintegrasi dengan Jabar Quick Response dan aplikasi LAPOR,” tutur Noneng.
Noneng mencatat ada 293 pengaduan tahun 2019, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. Lalu ada 294 pengaduan tahun 2020, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. “Tahun ini, sejumlah 254 pengaduan sampai Agustus 2021, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen,” paparnya.
Sejauh ini upaya tersebut membuahkan hasil positif. Hasil pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Jawa Barat untuk triwulan III tahun 2021 adalah sebesar 85,57.
“Nilai tersebut merepresentasikan mutu pelayanan yang diperoleh adalah B yang berarti kinerja pelayanannya berada pada kategori BAIK,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sebelumnya meraih penghargaan Layanan Investasi 2021 Terbaik Kedua di Indonesia.
Sedangkan dari sisi realisasi investasi, Jabar jadi yang tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp107 triliun periode Januari-September 2021.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
