Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPRD DKI Pelajari Program Pemberdayaan Ekonomi Ridwan Kamil

Anggota DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan pihaknya akan mengadopsi keberhasilan OPOP di Jabar untuk pemberdayaan UMKM di Jakarta.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 30 Mei 2021  |  13:34 WIB
Kepala Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji
Kepala Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji

Bisnis.com, BANDUNG — Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dan Dinas KUK membahas program one pesantren one product (OPOP) yang menjadi salah satu unggulan Jabar dalam pemberdayaan ekonomi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan pihaknya akan mengadopsi keberhasilan OPOP di Jabar untuk pemberdayaan UMKM di Jakarta. Menurutnya, ada program yang serupa dan siap dilaksanakan di Jakarta.

"Ingin belajar tentang pemberdayaan UMKM terutama di masa pandemi ini hingga masa recovery nanti. Kami melihat keberhasilan OPOP dan bisa juga dilaksanakan di Jakarta untuk berbagai komunitas berbeda," katanya dalam pernyataan yang dikutip Bisnis, Minggu (30/5/2021).

Kepala Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji mengatakan pesantren binaan Dinas KUK Jabar melalui program OPOP, dalam waktu dekat akan mengekspor udang vaname ke beberapa negara Asia.

"Pesantrennya ada di Tasikmalaya, memiliki usaha budi daya udang jenis vaname. Akhir Juni ini sudah dipanen, dan awal Juli bakal ekspor," kata Kusmana.

Negara tujuan ekspor yakni Malaysia, Taiwan, dan Singapura. Dinas KUK Jabar bersama pesantren dan pembeli dari luar negeri hingga kini terus berkomunikasi untuk memastikan pelaksanaan ekspor tersebut.

Kepada para anggota DPRD DKI Jakarta, Kusmana menyebutkan jika program OPOP sejak dimulai 2019 lalu hingga saat ini sudah menyasar sebanyak 1.574 pesantren di 27 kabupaten dan kota di Jabar.

Ada 10 bidang usaha yang dikembangkan. Sebanyak 185 orang pendamping juga sudah diturunkan untuk membantu pengelola pesantren dalam pengembangan produk unggulannya. Kesepuluh bidang usaha itu antara lain bidang makanan, peternakan, fashion, perikanan, pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, layanan jasa, minuman dan usaha jenis lainnya.

"Tahun 2021, kami kembali menargetkan sebanyak 1.000 pesantren baru akan lolos dalam program OPOP. Saat ini yang sudah mendaftar mencapai 1.600-an, akan dilakukan seleksi," kata Kusmana.

Menurut Kusmana, OPOP mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren di Jabar. Di mana selama ini pembiayaan pesantren sangat mengandalkan bantuan dana waqaf, hibah pemerintah dan sumbangan orang tua. Namun kini pesantren sudah mampu menghasilkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.

Namun sayangnya tidak semua pesantren sudah memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP) atau sudah terdaftar pemerintah sebagai salah satu syarat mengikuti program OPOP. Pesantren yang sudah memiliki NSPP sekitar 8.264 lokasi. Padahal di Jabar jumlah pesantren diperkirakan lebih dari 12 ribuan.

"Pak Gubernur mendorong agar pesantren program OPOP mampu berproduksi dan memasarkannya di pasar lokal hingga global. Targetnya lima pesantren harus bisa melaksanakan ekspor. Salah satunya yang akan dilakukan pesantren di Tasikmalaya , mengekspor udang vaname," tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm pemprov jabar
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top