Bisnis.com, BANDUNG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangan merevisi larangan mudik Lebaran 2021.
Ketua Organda Jawa Barat Dida Suprinda mengatakan kondisi ini akan membuat para pelaku usaha transportasi semakin babak belur.
"Kami mohon dengan segala hormat, semoga melalui diskusi ini mudah-mudahan suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Kami berharap ditinjau ulang soal larangan mudik ini," kata Ketua DPD Organda Jawa Barat Dida Suprinda saat diskusi tentang Larangan Mudik yang dilaksanakan oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Kota Bandung, Kamis (8/4/2021).
Menurut Dida, sebenarnya kondisi memprihatinkan para pengusaha transportasi di Jawa Barat sudah terjadi bahkan sejak awal Pandemi 2020 lalu. Sehingga jika larangan ini benar-benar diberlakukan oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin semakin banyak perusahaan transportasi yang gulung tikar.
"Saat ini awak angkutan sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok tidak," kata Dida.
Padahal menurutnya, para pengusaha berharap besar pada momentum lebaran tahun ini agar sedikit mendapat hasil yang bahkan tidak bisa menutup seluruh kerugiannya akibat pandemi ini.
"Jadi sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi seperti sedia kala atau sebelum terjadi pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata dia.
"Namun mengapa mudik masih dilarang. Padahal mudik adalah falsafah masyarakat Indonesia satu tahun sekali. Perputaran uang jelang lebaran itu ada di daerah dan bagi kami, para pengusaha angkutan, lebaran juga menjadi harapan," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan Organda Jawa Barat juga telah mempersiapkan kelaikan armada untuk lebaran tahun ini namun pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan larangan mudik.
"Kami dari Organda Jabr tidak akan menolak (larangan mudik) karena takut dikatakan radikal. Tapi kami punya hak untuk bicara bahwa tolong pemerintah itu harus ditinjau ulang. Karena merugikan kami," kata dia. (k34)
