Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dedi Mulyadi Prihatin Buruh Tani tak Punya Beras

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi prihatin dengan nasib buruh tani karena adanya pergeseran kultur yang dialami para ujung tombak pertanian itu.
Asep Mulyana
Asep Mulyana - Bisnis.com 04 April 2021  |  17:15 WIB
Dedi Mulyadi - Istimewa
Dedi Mulyadi - Istimewa

Bisnis.com, KARAWANG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi prihatin dengan nasib buruh tani karena adanya pergeseran kultur yang dialami para ujung tombak pertanian itu. Buruh tani saat ini, tak lagi memiliki beras. 

"Saat ini, terjadi perubahan kultur cukup besar yang dialami oleh para buruh tani khususnya di wilayah Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon," ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode itu, Minggu (4/4/2021).

Apa pasalnya? Saat ini, terjadi perubahan bagi hasil (upah) bagi buruh tani. Dulu, petani penggarap atau buruh tani mendapat bagian hasil panen yang berupa gabah. Gabah tersebut, nantinya bisa menjadi persediaan pangan bagi keluarganya.

Tetapi, saat ini mulai dari proses tanam hingga panen, upah yang didapat oleh buruh tani tak lagi berbentuk gabah. Melainkan, uang. Menurutnya, perubahan kultur ini mengakibatkan para buruh tani ini tidak lagi memiliki pasokan cadangan beras di rumahnya.

Akibatnya, tingkat konsumsi bantuan beras yang dulu dinamakan raskin, justru yang terbesar berada di wilayah lumbung padi. Salah satunya, Karawang. Sangat ironis, Karawang yang merupakan sentra padi bahkan terkenal dengan sebutan lumbung padi, serapan raskinnya cukup tinggi.

"Sekarang, kalau uang sudah masuk kantong begitu panen langsung ada hajatan, organ tunggal, jaipongan. Uang yang didapat buruh tani selama 3 bulan habis dalam 3 hari, untuk nyawer biduan. Akhirnya buruh tani jadi langganan beras bantuan," ujar Dedi.

Karena itu, jajarannya di Komisi IV berharap pemerintah segera membuat kebijakan agar bisa menyerap hasil panen. Begitu panen, pemerintah mencairkan anggaran. Kemudian, Bulog maupun Kementan silahkan serap gabah petani.

Syukur-syukur, lanjut Dedi, pemerintah kabupaten maupun provinsi mau mengalokasikan anggaran juga, untuk membeli gabah petani. Sehingga, harga gabah petani ini bisa stabil saat panen raya.

Politisi Golkar ini berharap program serap gabah Kementan ini bisa segera direalisasikan. Supaya, harga beras tidak jatuh. Jika terus dibiarkan seperti saat ini maka sampai kapan pun petani tidak pernah sejahtera dan mendapat untung.

"Saya sih inginnya, subsidi untuk pupuk dicabut. Tetapi, pemerintah membeli gabah petani jauh lebih tinggi, 10 persen lebih mahal dari HPP sekarang. Selain itu, kultur upah buruh tani dikembalikan seperti dulu. Supaya setiap keluarga memiliki ketahanan pangan yang cukup," jelasnya. (K60)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Dedi Mulyadi
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top