Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indramayu Klaim Tata Kelola Pemerintahannya Terbaik ke-6 di Jabar

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengklaim tata kelola pemerintahan atau monitoring center of prevention (MCP) di Kabupaten tersebut berada di urutan ke-6 tingkat Provinsi Jawa Barat atau ke-122 tingkat nasional.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 19 Maret 2021  |  21:09 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Indramayu mengklaim tata kelola pemerintahan atau monitoring center of prevention (MCP) di Kabupaten tersebut berada di urutan ke-6 tingkat Provinsi Jawa Barat atau ke-122 tingkat nasional.

Berdasarkan hasil pemaparan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indramayu virtual, Jumat (19/3/2021), ada delapan indikator dalam perencanaan penganggaran yang harus dipenuhi.

Beberapa di antaranya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa.

Kabupaten Indramayu dalam indikator tersebut yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD dengan skor 90,4%, pengadaan barang dan jasa skor 56,5%, pelayanan terpadu satu pintu skor 94,0%, APIP skor 90,1%, manajemen ASN skor 96,3%, optimalisasi pajak daerah skor 52,2%, manajemen aset daerah skor 54,4%, dan tata kelola dana desa skor 88,6%.

Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu harus ditingkatkan. Beberapa upaya di antaranya, meningkatkan efektivitas pembangunan, kapasitas aparatur negara dan masyarakat, hingga pengendalian pembangunan.

"Upaya tersebut tidak dapat dilaksanajan sendiri, tetapi membutuhkan koordinasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Musrenbang ini sangat strategis untuk mengawal upaya tersebut," kata Nina di Kabupaten Indramayu, Jumat (19/3/2021).

Nina mengatakan, Kabupaten Indramayu saat ini belum memanfaatkan seluruh potensi lokal, sehingga upaya pengembangan ekonomi rakyat dan investasi masih belum berjalan dengan baik.

Ia menambahkan, infrastruktur di kabupaten tersebut pun belum memadai dan banyak yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta mengabaikan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

"Permasalahan lainnya, di sini masih rendah daya saing sumber daya manusia, tingginya kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial, serta rendahnya profesionalisme birokrat," kata Nina. (K45)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

indramayu
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top