Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak akan mengambil kebijakan lockdown meski pembatasan kegiatan masyarakat dinilai tidak efektif.
Ridwan Kamil menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat indikator penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat membaik. Salah satunya adalah tingkat ketersisian rumah sakit ada di angka 69 persen setelah sempat berada di angka 80 persen.
“[Kasus harian] yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat [oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat] itu banyak sekali kasus lama,” katanya di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa (2/2).
Menurutnya data yang dilaporkan naik oleh Pemerintah Pusat tidak nyambung dengan fakta tingkat keterisian rumah sakit yang turun. "Minggu lalu, 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama ya yang kasus barunya 1.200, nah ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat,”katanya.
Pihaknya mengakui ada yang masih belum efektif atau perlu dievaluasi dari sisi indeks mobilitas. Lainnya, dari sisi kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan terjadi peningkatan signifikan.
Dari data yang ia sampaikan, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang sudah 83 persen. Kemudian, kepatuhan menjaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen.
“Yang paling disiplin masker sekarang ini adalah Kota Cimahi, dan paling tidak disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Yang jaga jarak juaranya adalah Kabupaten Bandung juga di atas 90 persen, yang paling tidak bisa jaga jarak juga Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Melihat data tersebut, ia menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti lockdown. Ia pun kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, namun tidak akurat.
“Iya, kalau PPKM membaik kenapa harus ngambil situasi terburuk gitu ya, makanya supaya omongan saya ini jelas, nanti saya share data yang diumumkan ketemu dengan data lab. Dan pemerintah janji keterlambatan data ini mestinya tidak terjadi lagi," tuturnya.
Sejauh ini sudah ada belasan ribu data Jawa Barat yang sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat, namun belum dirilis. "Itu mau diumumkan sekaligus dan [pasti] bikin kaget, saya gak ngerti juga karena kewenangan bukan di kami,” katanya.
