Bisnis.com,BANDUNG—Pernyataan pribadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal pentingnya Menkopolhukam Mahfud MD turut bertanggungjawab atas ekses kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai tepat.
Pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi mengaku bisa memahami pernyataan keras Ridwan Kamil kepada Mahfud MD terkait kasus kerumunan massa pendukung HRS sebagai bentuk tanggung jawab.
“Tanggung jawab sekaligus profesionalitas Ridwan Kamil dalam melihat dan menyelesaikan kasus ini,” katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (16/12/2020).
Menurutnya tidak ada motif politik dari pernyataan tersebut, Ridwan Kamil hanya merunut dan menggambarkan akar persoalan dan tanggung jawab para pihak atas rangkaian peristiwa HRS.
"Penyambutan massa HRS itu di awal seperti dibiarkan bukan hanya oleh Mahfud MD, tapi juga pihak lain, misal kenapa BIN tidak beroperasi kalau memang melarang, pihak Istana tidak melarang, kalau pulang ya pulang saja, jadi menurut saya Mahfud MD seperti gunung es,"
Ekses dari kerumunan yang dilakukan massa pendukung HRS menurut Karim tidak bisa lepas dari tanggung jawab banyak pihak termasuk Mahfud MD. Karena itu pernyataan Ridwan Kamil dinilai menyingkap fakta politik yang terjadi.
"Menurut saya RK mengungkap fakta politk yang sebenarnya, jangan sampai ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab tapi menimpakan itu kepada polisi daerah dan gubernur, dalam hal ini gubernur DKI dan gubernur Jabar," katanya.
Karim juga memuji pernyataan Ridwan Kamil yang jernih dalam melihat persoalan dan dinamika yang terjadi pasca kepulangan HRS ke Tanah Air. Sejak awal menurutnya tidak menuntaskan persoalan hukum yang menimpa HRS, namun pemerintah dan aparat hukum dinilai hanya mengatasi gejala.
Tidak tuntasnya permasalahan hukum yang menjerat HRS selama ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
"Saya dan siapapun ingin melihat kasus ini dilihat secara hukum, objektif pendekatannya yuridis formal berkeadilan itu yang ingin saya lihat. Sehingga tidak merembet kemana-mana dan hanya mengatasi gejala," katanya.
Sebelumnya usai menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait kasus kerumunan Megamendung, Ridwan Kamil menyampaikan pendapat pribadinya. “Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan,” katanya.
Menurutnya statement Menko Polhukam tersebut lantas di menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara Soekarno-Hatta. “Selama tertib dan damai boleh maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. Karena itu dalam kasus Rizieq, dia menilai Mahfud juga layak dimintai keterangan. “Beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi,” katanya.
Dia mengaku keberatan ini belum disampaikan langsung pada Mahfud MD. Namun dirinya berharap lewat statemen ini bisa memunculkan keadilan.
“Hidup ini harus adil lah, semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya,” katanya.
Ridwan Kamil menampik dirinya keberatan dengan pemeriksaan tersebut sehingga menuding Mahfud MD ikut bertanggung jawab. Menurutnya rentetan peristiwa kerumunan Rizieq tidak terjadi serta merta karena ada pemicunya.
“Tidak keberatan. Saya mempertanyakan kenapa hanya kami yang dimintai keterangan kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizieq kan? Kan ada tiga peristiwa di bandara, Jakarta dan Bogor. Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami, kalau keberatan mah saya akan kasih statemen,” paparnya.
Menurutnya opini pribadi ini mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah yang terkena dampak dari peristiawa awal namun juga Mahfud MD. “Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam itu juga statemenya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum, tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab,” paparnya.
