Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko membahas mekanisme vaksinasi jika vaksin Covid-19 sudah siap bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Moeldoko mengatakan ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan agar saat proses vaksinasi nanti tidak menimbulkan polemik.
Pihaknya bertemu Ridwan Kamil tidak terlepas dari instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta para kepala daerah bekerja lebih keras untuk mengatasi kasus yang terjadi.
“Kami diskusi dengan gubernur Jawa Barat dan kira-kira bagaimana implementasi kan kalau vaksin nanti datang. Beberapa catatan tadi saya dapatkan,” kata dia di Gedung Pakuan, Jumat (4/12/2020).
Dalam catatan hasil diskusi bersama Ridwan Kamil tersebut, bahwa setiap satu orang membutuhkan waktu paling cepat 45 menit. Karena, setelah mendapat suntikan, orang tersebut harus menunggu reaksi selama 30 menit sebelum bisa kembali pulang.
Di sisi lain, kondisi puskesmas yang ada di daerah-daerah tidak memiliki kapasitas yang sama dalam melayani jumlah warga. Dibutuhkan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyuntikan vaksin. Meski demikian, ia tidak menjelaskan prediksi kapan vaksin akan hadir.
“Sehingga nanti kalau vaksin datang. Pertanyaannya, apakah harus di Puskesmas atau mencari gedung yang memadai sehingga tidak terjadi penumpukan massa karena menunggu yang 30 menit atau ada cara baru,” kata dia.
Pihaknya juga turut berkonsultasi dengan Aa Gym membahas perlunya tokoh agama tokoh masyarakat untuk melibatkan diri dalam apa sosialisasi dan memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang vaksin. “Itu beberapa hal yang saya dapatkan selama berkunjung pada Jabar,” terang dia.
Sementara itu, Ridwan Kamil menambahkan, potensi polemik dalam pemberian vaksin akan ada jika tidak diantisipasi dengan maksimal. Setiap satu orang yang membutuhkan waktu 45 menit bisa membuat antrian terlalu besar.
Ia meminta pemerintah pusat segera membuat kebijakan yang realistis untuk bisa menekan potensi tersebut. Pasalnya, kerumunan bisa membuat penyebaran Covid-19 terus meluas.
“Sehingga mohon dibuat [oleh pemerintah pusat] sebuah peraturan yang lebih realistis. Usulan Jawa Barat adalah menggunakan gedung-gedung besar gedung pertemuan gedung olahraga yang non Puskesmas,” ucap Ridwan Kamil.
“Kemudian persiapan vaksin Biofarma yang tentunya nanti ada statement dari pemerintah pusat bahwa prosedur standar WHO dilalui, kehalalan juga sudah dikonfirmasi dan approval dari BPOM juga akan menjadi final dari keputusan itu,” pungkasnya.
