Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov Jabar Kebut Penetapan Perda Darurat Covid-19

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan keputusan gubernur terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan menjadi peraturan daerah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 28 September 2020  |  16:36 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan keputusan gubernur terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan menjadi peraturan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya saat ini tengah membahas rancangan perda tersebut bersama DPRD Jawa Barat.

“Perda hari ini dibahas. Ini lebih kepada Perda Darurat yang terkait Covid-19, yang selama ini masih berupa instruksi gubernur atau peraturan gubernur,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (28/9/2020).

Menurutnya pihaknya sudah menginstruksikan Biro Hukum agar semua peraturan yang terkait penanganan Covid-19 terutama penegakan protokol kesehatan masuk dalam pasal per pasal. “Sudah diinstruksikan untuk dijadikan perda supaya bisa masuk pasal tindak pidana ringan,” ujarnya.

Jika sudah ada Perda, maka aparat hukum bisa memberikan keputusan di lapangan dalam bentuk yang tepat. “Hari ini sudah dibahas di provinsi, kami berharap secepatnya mungkin dalam hitungan minggu, itu kalau tidak ada pasal-pasal yang krusial kita paripurnakan, diketok, karena sifatnya emergency,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar akan meningkatkan legalitas Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jabar.

Adapun Pergub No. 60/2020 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jabar untuk menjadikan Pergub No. 60/2020 menjadi rancangan Perda hingga disetujui menjadi Perda demi kuatnya penegakan protokol kesehatan di Jabar, terutama menggunakan masker.

“Sehingga (jika Pergub menjadi Perda) legalitas lebih kuat dan juga memiliki kewenangan yang luas karena mungkin ada tambahan-tambahan kewenangan,” katanya, Selasa (22/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jabar
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top