Bisnis.com, BANDUNG - Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurrachim mengatakan sampai Minggu (26/7/2020) mayoritas kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen bantuan sesuai jumlah RTS di wilayah masing-masing.
“Penyaluran tahap kedua yang berlangsung sejak 9 Juli 2020 lebih cepat dari tahap pertama yang memakan waktu hingga 65 hari,” kata Dudi, Selasa (28/7/2020).
Perbedaan juga terlibat dari jumlah retur paket sembako yang dikembalikan pun lebih sedikit. Tercatat 4.248 paket yang diretur hingga pukul 12.00 atau 0,30 persen, sedangkan pada tahap pertama dari 1,7 juta paket jumlah returnya sebanyak 3,5 persen atau 62.000 paket.
“Kami memastikan penyaluran bansos tahap kedua relatif berhasil dibanding tahap pertama dari segi waktu penyakuran maupun jumlah retur barang yang dikembalikan,” ujarnya.
Meski demikian, mereka tetap akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos tahap kedua tersebut. Senin ini, kata dia, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan kota kabupaten, Bulog dan PT Pos.
"Laporan kendala tahap kedua, kita belajar dari tahap pertama terutama data, kami sudah lakukan pemadanan sampai 25 tahapan karena ternyata ada RTS yang nyatanya balita, ada anggota DPRD, ada TNI Polri dan pensiunan. Pensiunan tidak boleh menerima meski uang pensiunan kecil tapi ada pendapatan bulanan, bansos ini kami arahkan untuk miskin baru," kata dia.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar sudah melakukan cleansing data hingga 25 tahap sehingga keluar angka RTS yang ditetapkan melalui Kepgub yaitu 1.392.407 RTS. Kemudian PT Pos melakukan verifikasi, dan keluar angka nominatif 1.385.264 RTS karena dari data Kepgub masih ada alamat yang tidak jelas sehingga tidak bisa dilakukan pengantaran paket sembako.
Dudi mengatakan evaluasi akan terus digelar karena masih ada penerima ganda pada penyaluran bansos tahap kedua tersebut. Selain itu masih ada pihak-pihak yang keberatan dengan jumlah RTS karena ada yang naik drastis maupun turun ekstrim. Namun sudah bisa diselesaikan. “Lainnya ada kekurangan jumlah komoditi seperti kurang mie dan jumlah berasal kurang beberapa ons," ujar dia.
Selanjutnya, untuk tahap ketiga, kata dia, sudah mulai dibahas sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari tahap kedua. "Tahap ketiga menunggu hasil evaluasi. Dari sisi data komunikasi data harus dibenerin, kita harus kumpul melalui vicon dan sekarang sudah berproses data. Dinsos Jabar sudah mengirim surat edaran perbaikan data pada kota kabupaten," kata Dudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
