Bisnis.com, CIREBON - Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga Kota Cirebon yang terdampak Covid-19, telah disalurkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan pada Sabtu (25/4/2020) dan Minggu (26/4/2020).
Distribusi bantuan program misbar tersebut, dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang bekerjasama dengan ojek online. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako senilai Rp350.000 dan uang tunai sebesar Rp150.000.
"Bantuan tersebut langsung disalurkan ke RTS (rumah tangga sasaran). Di Kota Cirebon, ada sebanyak 874," kata Iing di Kota Cirebon, Senin (27/4/2020).
Iing mengatakan, dari jumlah yang RTS diberikan bantuan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon sebenarnya mengajukan sebanyak 5.941 RTS. Namun dalam keputusan gubernur hanya disetujui sebanyak 874 RTS.
Sementara, untuk bantuan dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp 12,48 milyar, nantinya akan diberikan kepada 12.275 RTS.
Pembagian tersebut akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah, yaitu DSPPA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Untuk bantuan dari DSPPA Kota Cirebon, sebesar Rp200.000 dan akan dibagikan selama tiga bulan kepada 3.575 RTS. Pembagian pun, nantinya disalurkan melalui jasa Kantor Pos Indonesia.
Disperindag Kota Cirebon, akan membagikan kepada 3.200 RTS, yakni 2.300 kepada pelaku UMKM dan 900 bagi PKL. Total yang diberikan, sebanyak Rp600.000 selama tiga bulan.
Kemudian dari Dinas Pertanian Kota Cirebon, akan memberikan bantuan untuk 2.200 kelompok sasaran selama tiga bulan, yakni berupa beras seberat 15 kilogram.
Disnaker Kota Cirebon, diketahui akan memberikan bantuan bagi 1.500 orang yang terdampak Covid-19, yakni 1.000 pekerja dirumahkan dan 500 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar Rp 500.000 selama tiga bulan.
Iing mengatakan, kepada seluruh masyarakat diminta untuk bersabar, karena proses pencairan masih terus dilakukan. Kemudian, pemerintah pun tampak berhati-berhati agar tidak terjadi kesalahan di lapangan.
"Penerima tidak boleh Ganda, harus tepat sasaran. Data kepada provinsi sudah kami berikan, namun belum ada keputusan lebih lanjut dari gubernur," katanya. (K45)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
