Bisnis.com, BANDUNG -- Tak hanya ojek online (Ojol), Pendemi Covid-19 juga "menginfeksi" ribuan sopir mobil angkutan umum. Sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas, pendapatan para supir angkutan umum anjlok.
Ketua Pertimbangan DPD Organda Jawa Barat Aldo Fantinus mengatakan, tidak seperti Ojol, para sopir angkutan kota (angkot), bus antarkota, hingga bus antarprovinsi. Termasuk kondektur dan mekanik mesin mobil angkutan umum belum terjamah perhatian pemangku kepentingan.
Sebelum adanya pandemi ini, pendapatan mereka memang sudah tidak maksimal. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan di sejumlah daerah di Jabar, menjadi semakin memperparah nasib mereka.
Namun kata dia, para sopir pun sebenarnya memahami kondisi ini adalah upaya untik memutus rantai sebaran Covid-19 di Jawa Barat.
Hanya saja, ia menyayangkan terkait bantuan atau pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para Ojol dan Ojek Pangkalan tidak didapat oleh para sopir, kondektur dan pelaku lain dalam lingkungan bisnis angkutan umum.
Pernyataan itu merujuk pada pemberdayaan ojek online dan pangkalan yang diajak kerja sama untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin
Pemprov Jabar sebelumnya, telah menganggarkan Rp281,795 miliar untuk alokasi pengiriman lewat ojek tersebut. Rencananya, distribusi dilakukan pada tanggal 15 atau 16 April, fokus wilayah Bodebek yang memberlakukan PSBB.
Belum lagi dari pemerintah pusat, salah satunya Pertamina yang memberikan harga bensin hingga 50 persen kepada ojek online.
"Sekarang seperti program Pertamina di mana Ojol bisa dapat 50 persen harga bensin. Ini sangat memalukan karena pemberi kebijakan tidak mengerti bahwa di transportasi itu tidak hanya ada Ojol," ujar diasaat dihubungi, Jumat (17/4/2020).
"Sopir (mobil angkutan umum) hampir semua tidak bekerja. Pemerintah menjanjikan BLT (bantuan langsung tunai) untuk mereka tapi sampai sekarang belum ada realisasi," ia melanjutkan.
Menurutnya, ada 400 angkutan kendaraan umum yang terdata di Organda. Dari angka itu, pekerja yang terdampak bisa mencapai 1.200 orang.
Ia mengaku, tidak ada niatan untuk membandingkan perhatian pemerintah terhadap para Ojol maupun sopir angkutan umum. Hanya saja ia meminta Pemrov Jabar bisa memberikan program bantuan secara menyeluruh.
Menurut dia, Pemerintah Pusat dan daerah jangan hanya sekadar mengumbar janji manis saja baik di media sosial maupun media mainstream. Tapi semuanya harus direalisasikan.
"Sekarang itu supir, kondektur, kenek ini dalam keadaan kesulitan. Dan itu sudah lama," kata dia.
Sejauh ini, berdasarkan informasi yang diterimanya bantuan untuk pekerja di sektor angkutan umum baru datang dari Polda Jabar bagian Ditlantas. Sedangkan dari Dinas Perhubungan Pemprov Jabar atau masing-masing kabupaten atau kota masih belum ada kejelasan.
Ia pun mengingatkan Pemprov Jabar maupun Pemerintah Kota/Kabupaten untuk bisa memerhatikan para pekerja angkutan umum atar tidak ada kesan dimarjinalkan dalam kondisi ini.
"Jangan sampai ada hak dari mereka yang terlewat," tandas Aldo. (34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
