Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung akan mempertimbangakan terkait penutupan sejumlah akses jalan protokol guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 akibat dari kerumunan massa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial merespon semakin tingginya aktifitas masyarakat di luar rumah di tengah penyebaran virus corona di Kota Bandung yang terus meningkat.
Oded yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penangan COVID-19 di Kota Bandung mengklaim sudah mengantongi data daerah mana saja yang hingga saat ini masih menjadi akses warga melakukan aktifitas.
"Memang sudah terbaca, bahwa untuk lingkaran perkotaan sudah kita bagi, tinggal kewilayahan, dengan adanya Gugus Tugas berupaya melibatkan unsur kewilayahan, ada gerakan di masyarakat," kata Oded, Kamis (9/4/2020).
Oded menyebut langkah ini sebagai langkah karantina parsial dimana akan mengunci daerah-daerah atau jalur yang menjadi akses utama bagi masyarakat untuk berkegiatan.
Menurutnya, ia belum akan mengikuti langkah lima daerah di Jawa Barat yang mengajukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian diajukan kepada Kementerian Kesehatan.
Pasalnya, ia mengaku masih harus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Daerah di Bandung Raya. Padahal, data yang dirilis oleh Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung, per hari ini hingga pukul 10.00 WIB, korban positif COVID-19 kembali bertambah, jika sebelumnya jumlah kasus 61, maka hari ini bertambah 62 kasus.
Lalu, dalam peta sebaran COVID-19 di Kota Bandung, dari 31 titik pantauan, 25 titik daerah berwarna merah yang artinya di dalamnya terdapat ODP, PDP dan Positif COVID-19. Lima titik berwarna kuning yang artinya hanya terdapat ODP dan PDP lalu hanya satu titik berwarna biru artinya hanya terdapat ODP.
Ia beranggapan dengan Gugus Tugas Penangan COVID-19 yang berisi seluruh Forkopimda di Kota Bandung mampu mempercepat pengentasan permasalahan mewabahnya COVID-19 di Kota Bandung.
Dari segi anggaran pun Kota Bandung sudah menyiapkan anggaran sejumlah Rp298,2 miliar. Di mana sebagian besar akan dikucurkan sebagai safety net social atau jaring pengaman sosial. Artinya, warga yang sudah masuk data base Pemkot Bandung sebagai warga yang perlu dibantu dan warga yang terancam harus dibantu akibat dari pembatasan aktivitas karena COVID-19 akan diberikan bantuan.
Sisanya, adalah untuk kelengkapan kesehatan penanganan COVID-19 dan juga biaya operasional Gugus Tugas Penangan COVID-19 Kota Bandung.
Oded tak banyak berbicara terkait strategi Kota Bandung untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Ia hanya menyampaikan, Forkompinda di Kota Bandung yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan lainnya sudah satu suara untuk mengentaskan permasalahan ini bersama.
"Saya berharap gugus tugas ini bisa betul-betul kedepan melaksanakan tugas semestinya," jelas Oded.
Lain halnya dengan Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, ia mengatakan upaya pihaknya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Bandung adalah tetap dengan langkah persuasif. Mengimbau warga yang berkumpul untuk bubar dan kembali ke rumah.
Sejak ditetapkannya social distancing hingga phsycal distancing, setidaknya sudah membubarkan 1.000 an aktifitas massa.
Ia pun menolak jika hal ini seperti penerapan jam malam lantaran hal tersebut sudah dibantah oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang sudah sepaham dengan Kapolda Jabar untuk penerapan jam malam di Jawa Barat.
Namun, Ulung menyebut, tidak menutup kemungkinan, akan melakukan tindakan tegas jika masyarakat tetap ngeyel untuk berkumpul atau bergerombol di siang atau bahkan di malam hari.
Hal ini kata dia, adalah salah satu bentuk langkah nyata dari kepolisian untuk mencegah COVID-19 terus merebak di Kota Kembang. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
