Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena keterlambatan daerah menyetor data hasil rapid test.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mengirimkan alat rapid test sebanyak 60.000 lebih ke 27 kabupaten/kota. Namun baru sekitar 18.000 hasil yang sudah dilaporkan daerah pada gugus tugas COVID-19 provinsi.
“Kami mengimbau daerah-daerah yang belum memberikan data dengan lengkap,” katanya di Bandung, Senin (6/4/2020).
Menurutnya sisa rapid test yang belum dilaporkan terbilang masih banyak karena itu pihaknya meminta kepala daerah disiplin meminta Dinas Kesehatan masing-masing untuk segera melaporkan data.
“Kemana yang 50.000 nya? Semakin cepat data itu masuk, semakin mudah kita memetakan. Karena dari hasil rapid test yang masuk kita temukan pola-pola baru [penyebaran] di asrama-asrama,” tuturnya.
Jawa Barat menurutnya akan mengambil keputusan PSBB berdasarkan data yang sudah diterima pihaknya dari daerah baik zona merah maupun di luar itu. Ketidaklengkapan data dinilai akan menyulitkan pihaknya memberikan usulan pada Pemerintah Pusat.
“Data itu satu untuk melakukan respons, dua argumentasi PSBB,” paparnya.
Ridwan Kamil sendiri berharap kalau pun diberlakukan, PSBB akan didahulukan untuk wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta seperti Depok, Bogor-Bogor, Bekasi-Bekasi.
“Mendahulukan yang menempel di Jakarta dulu, apa yang Jakarta lakukan kita harus satu frekuensi, satu keputusan. Gerak-gerak semua, kalau berhenti-berhenti semua, lambat-lambat semua,” katanya.
Pihaknya berpatokan pada hasil rapid test seluruh 27 kabupaten/kota agar makin mudah melakukan penanganan dan pelacakan. Jabar menurutnya mencontoh Korea Selatan yang berhasil mengambil sampel 0,6 persen jumlah penduduk sebanyak 300.000 orang. “Sehingga bisa menemukan dan memblokade penyebaran, Korea Selatan jumlah penduduknya sama dengan Jawa Barat,” ujarnya. (K57)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
