Bisnis.com, BOGOR — Jumlah desa di Jabar yang cenderung lebih sedikit dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah dinilai akan berdampak pada penyaluran dana desa, di mana saat ini anggaran pusat untuk dana desa Jabar tidak lebih besar. Padahal, Jabar memiliki jumlah penduduk jauh lebih banyak dari dua provinsi tersebut.
Hal tersebut disadari oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usai Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 di Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2020).
"Yang saya juga baru sadar ternyata Jabar itu jumlah desa-nya kecil dan itu berdampak kepada tersalurnya dana desa ketika dibandingkan ke Jawa tengah dan Jawa timur," ujar Abdul Halim.
Pihaknya memberi acungan jempol kepada Jabar yang dapat mengoptimalkan anggaran minim dengan menelurkan sejumlah inovasi untuk desa. Salah satunya dengan menggodok realisasi desa digital.
Misalnya, Abdul Halim menambahkan, saat ini sejumlah desa di Jabar telah mengaplikasikan transaksi keuangan cash less.
"Tidak pakai uang tunai semua ditransfer dan itu pada saatnya pasti akan kita wajibkan. Hari ini kita imbau, kita ajak dan kita menekan untuk desa desa yang sudah memiliki jaringan pasti akan menjadi kewajiban untuk menjadi desa digital, salah satu ukuran desa digital itu duit tidak pakai uang tunai," paparnya.
Selain itu, Abdul Halim juga menyampaikan, sistem cashless pun merupakan salah satu upaya agar tidak terjadinya penyimpangan anggaran. Karena itu, menurut dia, sejumlah inovasi yang dipaparkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam raker sangat efisien untuk mendorong pembangunan desa.
"Yang disampaikan (Ridwan Kamil) bagus tadi ada beberapa juga sama dengan data kita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
