Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPRD Cirebon Sampaikan 8 Pokok Pikiran, Salah Satunya Masalah Pendidikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyampaikan delapan pokok pikiran (pokir) untuk realisasi program tahun 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat pelaksanaan rapat paripurna, Jumat (14/2/2020).
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 14 Februari 2020  |  13:07 WIB
DPRD Kabupaten Cirebon, menyampaikan delapan pokok pikiran untuk realisasi program tahun 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat pelaksanaan rapat paripurna. - Bisnis/Hakim Baihaqi
DPRD Kabupaten Cirebon, menyampaikan delapan pokok pikiran untuk realisasi program tahun 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat pelaksanaan rapat paripurna. - Bisnis/Hakim Baihaqi

Bisnis.com, CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyampaikan delapan pokok pikiran (pokir) untuk realisasi program tahun 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat pelaksanaan rapat paripurna, Jumat (14/2/2020).

Anggota Badan Penganggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Khanafi, menyebutkan, delapan pokir tersebut merupakan hasil kajian dan masyarakat yang ditampung dalam sejumlah reses.

Delapan pokir tersebut yakni, kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peningkatan PAD, tata kelola keuangan, Infrastruktur, pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan pariwisata.

"Kami pikir ini sangat penting dalam mendorong pemerintah agar serius dalam melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan sejumlah permasalahan di Kabupaten Cirebon," kata Khanafi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Khanafi mengatakan, salah satu yang harus dituntaskan oleh pemerintah adalah masalah pendidikan. Saat ini, pendidikan di Kabupaten Cirebon belum maksimal, padahal, pendidikan sebagai pilar utama.

Selama ini, masalah zonasi masih menjadi penghambat dalam pemerataan pendidikan. Hal tersebut terlihat sedikitnya jumlah SMK dan SMK disetiap kecamatan.

"Di Kabupaten Cirebon ada 16 kecamatan yang belum memiliki sekolah SMA. Maka dari itu, sistem zonasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon lainnya, Aan Setiawan, mengatakan, penyusunan dokumen hasil penampungan tersebut merupakan masukan dari anggota dewan yang telah dieksekusi banggar, kemudian berdasarkan hasil kajian beberapa pakar.

"Ini dilakukan agar menunjukan arah dan kebijakan daerah. Sehingga apa yang menjadi perwujudan visi misi kepala daerah, bisa mudah tercapai," katanya. (K45)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cirebon
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top