Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan organisasi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).
Dia mengatakan meski ada kemungkinan warga Jabar yang menjadi eks ISIS akan dipulangkan, pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan khusus setiap urusan kewarganegaraan indonesia yang ada di luar negeri. Ia hanya bisa mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.
Bahkan sejauh ini dirinya belum mendapatkan surat resmi berkaitan mekanisme pemulangan WNI di luar negeri yang pernah bergabung dengan organisasi gerilyawan.
“Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Per hari ini saya belum ada kejelasan bagaimana penanganan pemulangan warga negara indonesia yang dulu masuk ke ISIS di Suriah atau dimana-mana, kami belum (dapat instruksi),” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (5/2/2020)
Namun pihaknya berharap WNI yang sempat terjebak dalam ISIS bisa kembali pulang ke tanah air dan bisa memulai hidup baru tanpa ada ideologi selain pancasila yang dianut.
“Tapi kami intinya ingin warga kami hidup normal seperti biasanya membangun negeri ini dengan ideologi pancasila tentunya. Iya lah (akan diterima), kan warga sendiri. Asal insyaf dan tidak lagi melakukan kegiatan ilegal,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana pemulangan ini dicetuskan oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Dia mengatakan pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendata ada 600 WNI yang tersesat setelah sempat ikut gerakan ISIS di Timur Tengah.
"Sekarang mereka telantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia dengan sebagian dari mereka telah membakar paspornya dan dalam waktu dekat BNPT akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS," ujar Fachrul dalam acara deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Ancol Hotel, Jakarta, Sabtu, (1/2)
