Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bandung Utara Kritis, Pola Tanam Petani Dinilai Jadi Salah Satu Masalah 

Kawasan Bandung Utara memasuki fase kritis sebagai dampak  pembangunan yang bergeser ke wilayah atas seiring pertumbuhan penduduk di Cekungan Bandung.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 11 Desember 2019  |  13:25 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan penanaman pohon - Bisnis/Wisnu Wage
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan penanaman pohon - Bisnis/Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG - Kawasan Bandung Utara memasuki fase kritis sebagai dampak  pembangunan yang bergeser ke wilayah atas seiring pertumbuhan penduduk di Cekungan Bandung. 

Selain untuk perumahan, kawasan komersial, serta lahan pertanian, Kawasan Bandung Utara atau KBU pun dipergunakan untuk aktivitas pertambangan. 

Status lahan pun menjadi kendala dalam pemulihan. Pemdaprov Jabar relatif mudah memulihkan lahan atas milik warga setempat. Namun berbeda ketika harus berhadapan dengan warga yang bukan asli setempat tapi memiliki banyak lahan di KBU. 

Di sektor pertanian, saat ini ada 14.600 hektare lahan kritis di KBU. Sementara di sektor kehutanan 3.500 hektare lahan kritis. Sementara itu, tidak terhitung lahan untuk permukiman dan kawasan komersial. 

“Dulu tahun 80-an tidak ditemukan ada pertanian di lereng gunung. Tapi sekarang dengan penduduk yang bertambah banyak, petani terdesak ke lereng gunung. Ini karena desakan kita juga. Kita makan sambal, cabainya berasal dari hasil pertanian tidak ramah lingkungan,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Hendy Jatnika, Rabu (11/12/2019). 

Menurut Hendy, tantangan terberat saat ini adalah mengubah mindset petani yang tua-tua agar menghentikan pola tanam yang salah. Petani di KBU tidak memiliki kearifan lokal yang bersifat memuliakan alam, tidak seperti di Panyaweuyan, Kabupaten Majalengka, di mana lahan sayur di sana menggunakan teknik terasering bangku. 

“Kalau di KBU itu tidak ngais pasir dan gelar kampak. Ngais pasir itu sejajar kontur tidak boleh motong kontur tanah, gelar kampak permukaannya menjorok ke dalam, jadi air tidak tumpah ke bawah,” kata Hendy. 

Para petani KBU, lanjut Hendy, tidak menyukai pola tanam terasering karena tidak memiliki biaya untuk membuatnya. Biaya untuk membuat terasering bangku di atas lahan 1 hektare dengan tingkat kemiringan 30 derajat dibutuhkan sekitar Rp40-50 juta. 

“Petani tidak mampu, makanya mereka meminta bantuan ke Pemdaprov Jabar. Tapi kita tidak dapat memberikan begtu saja. Yang dapat kita berikan adalah model terasering yang seharusnya dilakukan, ini lho seperti ini. Tahun depan insyallah ada 20 hektare model terasering di Cimenyan, sudah ada warga yang mau,” jelas Hendy. 

Dinas Pertanian  telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mendidik 100 petani millenial agar memiliki pengetahuan bertani yang lebih ramah lingkungan. “Kebanyakan anak-anak petani atau petani yang baru mulai kami didik. Targetnya 1.000 petani millenial,“ sebut Hendi.

Koordinasi dengan lembaga vertikal BUMN seperti Perhutani dan PTPN pun tidak dipungkiri menjadi tantangan tersendiri.

“Kalau lahan milik warga kita relatif gampang menjangkaunya. Tapi banyak lahan di KBU dikuasai BUMN dan warga luar. Makanya butuh duduk satu meja yang lebih intens lagi,” kata Hendy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bandung Utara lahan pertanian
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top