Kota Bekasi Ingin Gabung DKI, Ridwan Kamil: Tidak Relevan

Pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy soal mayoritas warganya setuju jika bergabung DKI Jakarta dinilai Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak tepat.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 19 Agustus 2019  |  12:49 WIB
Kota Bekasi Ingin Gabung DKI, Ridwan Kamil: Tidak Relevan
Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy (kiri) dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil - Istimewa

Bisnis.com,BANDUNG—Pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy soal mayoritas warganya setuju jika bergabung DKI Jakarta dinilai Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak tepat.

Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut sama halnya dengan wacana pemekaran Bogor Raya menjadi provinsi yang didengungkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Ini kurang relevan. Yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten/kota, karena isu pemekaran itu ada pada [mendekatkan] pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot,” katanya di DPRD Jabar, Bandung, Senin (19/8/2019).

Karena itu soal Kota Bekasi yang bisa masuk ke wilayah DKI Jakarta Tenggara menurutnya sama dengan wacana Provinsi Bogor Raya yang dinilai tidak relevan. “Sama saja tidak relevan. Dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemekaran daerah tingkat dua,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy sempat pula meminta agar Pemprov Jabar menaikan dana bagi hasil ke wilayahnya. Namun permintaan itu jelas ditolak oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan jika pihaknya menyetujui kenaikan dana bagi hasil maka akan melanggar aturan hukum perundang-undangan.

“Masalahnya kalau dilakukan menabrak aturan. Jadi bukannya tidak mau duit rakyat kembali ke rakyat,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/4).

Menurutnya Kota Bekasi adalah bagian dari Jawa Barat namun jika pihaknya meloloskan permohonan tersebut dengan melanggar regulasi hal tersebut jelas tidak memungkinkan.

“Kita kan sudah punya model di Banjar, Pangandaran di mana APBD tingkat II yang diberi hibah. Dulu saya wallikota sama juga, pintunya dua memberi hibah ke anaknya langsung tapi tidak dalam bentuk [uang],” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar

Editor : Ajijah

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top