Menurutnya permintaan ini sudah tepat agar teknologi dan pengalaman yang diterapkan di LRT Bandung Raya sama dan selaras dengan apa yang dikerjakan oleh konsorsium.
“Mereka sudah [siap] kan dia punya kebutuhan membangun dari TOD Tegalluar ke Laswi [Lingkar Selatan] ke Jalan R.E Martadinata. Maka saya titipkan sisanya dikerjakan,” katanya.
Pihaknya menghitung kebutuhan LRT Bandung Raya tergantung pilihan teknologi. Jika LRT Palembang menjadi rujukan maka biaya pembangunannya mencapai Rp8,6 triliun. “Kalau pakai teknologi metro kapsul yang dulu sempat diwacanakan di Bandung paling Rp5 triliun,” paparnya.
Ridwan Kamil berharap kesanggupan PSBI ini juga direstui oleh Kemenko Maritim dan Menteri BUMN meski urusan meminta persetujuan itu bukan kewenangan pihaknya.”Itu urusan mereka tapi dengan mereka sudah mengerjakan high speed railways prosedurnya sama. Jadi [LRT] menjadi satu paket pekerjaan, bukan paket yang berbeda,” katanya.
Pihaknya menilai karena proyek LRT Bandung Raya dengan PT PSBI merupakan urusan bisnis ke bisnis maka Pusat memberikan persetujuan dan tidak mempersulit seperti halnya skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Harusnya tidak ada halangan seperti KPBU,” tuturnya
