Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara maraton membedah dan mengevaluasi kinerja 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk melibatkan PricewaterhouseCoopers (PwC).
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya terus memetakan kondisi yang dihadapi oleh BUMD baik yang berkinerja baik sampai yang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. “Ada yang sehat, ada BUMD yang seolah-olah tidak mampu membiayai operasional perusahaan sendiri,” katanya di Bandung, Senin (15/10) sore.
Upaya penyehatan dan evaluasi ini menurutnya menuntut 11 BUMD tersebut menyerahkan laporan keuangan BUMD pada periode 2015-2018, laporan kinerja tiga tahun terakhir, laporan audit internal, serta laporan audit dari pemerintah selama tiga tahun terakhir.
"Kami membutuhkan kecepatan waktu untuk membuat keputusannya. Jangan terlalu lama, jelang Desember 2018 semua pemetaan beres, dan Januari 2019 kita bisa ngebut, semua sudah terpetakan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target baru," katanya.
Saat ini pihaknya tengah mempelajari lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang dimiliki setiap perusahaan, kondisi kesehatan usahanya, besarnya sumbangan untuk pendapatan asli daerah, dan besarnya modal yang disetor pemerintah.
“Sejumlah perusahaan memang memiliki beban usaha yang beragam, mulai dari masalah sosial dengan warga yang menempati lahan pertanian dan perkebunan, sampai masalah pengembangan perusahaan. ini harus segera dicarikan solusi dengan cepat,” paparnya.
Walaupun beberapa perusahaan memiliki masalah dengan jenis yang berbeda-beda, katanya, secara keseluruhan semua BUMD di Jabar ini sangat prospektif untuk menghasilkan keuntungan dan pemasukan untuk PAD. Hanya saja, sejumlah perusahaan memerlukan waktu lama untuk bisa pulih dan menghasilkan pendapatan, sehingga harus dilakukan percepatan. “Semuanya prospektif,” ujarnya.
