Bisnis.com,BANDUNG—Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul telah menyiapkan langkah-langkah penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi kewenangan dirinya.
Wagub Uu mengatakan langkah yang disusun pihaknya guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme BUMD milik Pemprov Jabar. Upaya ini bertujuan agar BUMD perbankan baik non perbankan bisa menggenjot performa. “Tujuannya bisa meningkatkan PAD melalui inovasi dan kolaborasi berbagai stakeholder,” katanya di Bandung, Selasa (9/10/2018).
Langkah-langkah stategis yang secepatnya akan dilakukan pihaknya pertama dengan melakukan evaluasi. Dimana dalam proses ini bisa dibentuk Tim Penataan BUMD yang diisi oleh kalangan professional dan non partisan.
“Mereka yang masuk tim ini harus bebas dari kepentingan baik kelompok maupun perorangan,” kata Wagub Uu.
Tim ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengumpulan data, juga mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir. Uu memastikan kinerja tim hanya dibatasi dengan memberikan rekomendasi pada pihaknya dalam pengemasan informasi dan aspek hukum hasil telaahan tim.
Langkah kedua adalah penyusunan rencana bisnis dan recovery. Uu memastikan langkah ini akan diserahkan pada konsultan bisnis dan tim pakar investasi yang memiliki kapabilitas. “Ini sebagai bahan untuk penyertaan modal Pemprov, melihat prospek usaha dan melihat efektifitas dan langkah bisnis ke depan,” kata dia.
Jika langkah teknis ini sudah dihasilkan maka BUMD akan diminta untuk menerapkan ini sesuai target yang dibebankan. Menurutnya langkah-langkah penerapan oleh BUMD akan terus dilakukan monitoring agar berjalan baik dan sesuai koridor. “Langkah-langkah ini akan saya terapkan di Bjb juga BUMD milik Pemprov yang lain. Ini langkah strategis semata-mata untuk kemajuan BUMD dimana hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Uu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) sendiri mengamini dirinya menyerahkan pengawasan BUMD ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Emil mengatakan dirinya tahun ini tengah dan akan fokus membenahi organisasi perangkat daerah (OPD). "Setahun ini saya titip ke Pak Wagub dulu," katanya.
Menurutnya secara tugas dan pokok serta fungsinya pendelegasian kewenangan soal mengurusi BUMD bukan sesuatu yang salah. "Kan tugasnya wakil gubernur adalah mengisi tupoksi gubernur, yang gubernur mungkin sibuk," katanya.
Selama menjalani tugas tersebut Uu menurutnya berwenang mengelola BUMD dari semua aspek. "Untuk mengawal semua urusan, dimulai dengan mengevaluasi semua performa. Semuanya. Semuanya akan dicek. Diaudit dulu lah," katanya.
