Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat melobi Menteri Negara BUMN Rini Soewandi agar proses kepemilikan saham PT Angkasa Pura II (AP II) di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) segera tuntas.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan dirinya baru mendapat masukan dan perkembangan terkait operasional Bandara Kertajati, Majalengka oleh PT BIJB.
Termasuk kelanjutan pembangunan landasan pacu dari 2500 meter ke 3000 meter yang saat ini terhenti. “Ada beberapa klausal yang belum final. Minggu ini kalau tidak ada halangan saya akan melobi Pemerintah Pusat,” katanya pada Bisnis, Selasa (25/9).
Menurutnya urusan saham AP II di PT BIJB sudah dititipkan oleh Penjabat Gubernur Jabar M.Iriawan beberapa waktu lalu. Mulai dari soal besaran kepemilikan AP II sebesar 25% dan komposisi perwakilan BUMN dalam posisi direksi yang dimungkinkan. “Hasilnya harus adil dan tetap menguntungkan bagi provinsi sebagai pemegang saham terbesar,” ujarnya.
Pihaknya akan memberikan porsi besaran saham untuk AP II di angka 25% dengan pertimbangan azas kepatutan. Emil—sapaan akrabnya memastikan pembicaraan dan negoisasi kedua belah pihak harus segera mendapatkan titik temu. “Yang akan saya negoisasikan, direksi ada 4, dan posisi direktur keuangan ada di Pemprov,” paparnya.
Selain itu kewajiban AP II memperpanjang landasan pacu juga harus segera diputuskan. Dengan posisi pembangunan ada di tangan AP II dan lahan sepanjang 500 meter milik Pemprov, solusi yang akan diambil adalah BUMN tersebut harus memakai skema pinjam pakai tanah.
“Kalau [landasan pacu] dihibahkan ke Pemprov solusi itu dihindari karena bertentangan dengan aturan,” katanya.
Menurutnya langkah paling aman agar pembangunan landasan pacu segera dilakukan, tanah Pemprov dengan sebuah perjanjian dipinjam pakaikan ke AP II. Dengan pola ini maka AP II mendapat keleluasaan untuk membangun landasan pacu dan tidak melanggar aturan. “Nanti itu dikelola oleh AP II kan,” ujarnya.
