Bisnis.com, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Reza Fahrony mengatakan ada pasangan calon kepala daerah mengikuti pilkada di salah satu kabupaten di Kalteng menghabiskan dana hingga Rp70 miliar, tapi hasilnya tidak sesuai karena kalah suara.
"Saya pernah berkomunikasi dengan salah satu paslon di salah satu kabupaten yang mengaku selama proses pencalonan di partai hingga hari pemungutan suata menghabiskan hingga Rp70 miliar, tapi hasil akhirnya tetap kalah," ucap legislator dari PAN itu di Palangka Raya, Senin.
Dia mengakui di antara biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar yaitu membayar calon pemilih minimal Rp200 ribu per orang.
Menurut anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya itu, tingginya biaya pilkada tergantung kekayaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.
"Saya kurang paham apakah paslon yang maju di pilkada tahun 2018 masih berani menghabiskan biaya besar, karena kewenangan ijin pembukaan perkebunan besar swasta, usaha pertambangan dan usaha bidang kehutanan sudah dialihkan ke pemerintah provinsi," ucapnya.
Menurut Reza, hasil pengamatan di lapangan selama ini biaya besar yang dikeluarkan bakal paslon yaitu "membeli perahu" atau membayar partai politik agar bisa mendapat rekomendasi dukungan pencalonan.
"Bahkan kader partai sendiri yang mau minta dukungan untuk maju di pilkada juga harus bayar besar karena rekomendasi hsarus dikeluarkan pengurus pusat partai bersangkutan," ucapnya.
Menurut Reza, sudah banyak contoh kasus ketua partai yang tidak mendapat dukungan partainya sendiri karena tidak mampu menyiapkan dana besar.
_1687503501.jpg?w=184&h=104)
