Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai merealisasikan program "Kotaku" (kota tanpa kumuh). Program tersebut adalah program kerja sama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bermaksud untuk membangun sistem terpadu bagi penanganan kumuh.
"Ini adalah salah satu bentuk upaya rekonsiliasi Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen untuk kepentingan bersama." kata Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial usai peletakan batu pertama pembangunan "Kotaku" di kawasan Pasirbiru Kecamatan Cibiru, Jumat (13/10).
Oded mengatakan, rekonsiliasi kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus berjalan mulus lantaran hal tersebut menjadi syarat percepatan pembangunan yang merata.
"Partisipasi masyarakat selalu dikedepankan, pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya," ujarnya.
Sementara Kepala Kordinator BKM tingkat Kota Bandung Dede Cahyat menjelaskan bantuan "Kotaku" rencananya akan di realisasikan di sebanyak 121 Kelurahan Sekota Bandung pada tahun 2019 mendatang.
"Jadi ada tiga tahap, di tahun ini hanya ada sebanyak 33 kelurahan se-Kota Bandung dengan jumlah nilai (Bantuan Dana Infrastruktur) sebesar Rp15 miliar lebih" jelasnya.
Progam "Kotaku" yang dikoordinir BKM direalisasikan untuk bantuan dana infrastuktur yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat. Di antaranya, bangunan jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik.
"Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan," katanya.
