Bisnis.com, SEOUL- Dewan Keamanan PBB tengah melakukan pengambilan suara terkait resolusi yang memuat sanksi terhadap Korea Utara.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (11/9/2017), DK PBB tengah membahas draf resolusi sanksi yang diusulkan Amerika Serikat (AS). Namun demikian, sebagaimana salah seorang diplomat dalam DK PBB, usulan sanksi itupun masih harus disetujui sekondan Korea Utara (Korut), China dan Rusia.
Di sisi lain, Korut memperingatkan langkah agresif AS, bahwa negara adidaya itu akan mendapatkan balasan setimpal jika memaksa menjatuhkan sanksi. Korut dianggap telah melanggar ketentuan dan sanksi dari PBB setelah adanya percobaan misil dan program nuklir.
Usulan sanksi dari AS antara lain embargo terhadap perdagangan minyak, sehingga akan menghambat ekspor utama Korut berupa barang tekstil. Selain itu, terdapat pembekuan aliran dana dan pelarangan pergi kepada Pemimpin Korut Kim Jong Un.
Sebaliknya, Korut melalui Jurubicara Kemenlu mengungkapkan bahwa AS merasa panic sehingga berupaya memanipulasi dengan sikap berlebihan dalam DK PBB terhadap uji nuklir Korut. Nuklir tersebut dianggap hanya bagian penguatan keamanan di dalam oleh Korut.
“Namun jika AS tetap memaksakan langkah illegal dan resolusi yang tak berpayung hukum dengan menerapkan sanksi keras terhadap Korut, maka DPRK [Democratic People’s Republic of Korea] memastikan AS akan mendapat ganjaran setimpal,” kata jurubicara Korut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
