Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PTPN Diminta Hormati Kawah Cibuni Sebagai Situs Budaya

PTPN VIII bersama investornya diminta menghormati masyarakat adat di Kampung Cibuni, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung yang sejak lama hidup dengan memanfaatkan keberadaan Kawah Cibuni (Kawah Rengganis) sebagai objek wisata.
Dadang M Naser/Istimewa
Dadang M Naser/Istimewa

Bisnis.com, SOREANG - PTPN VIII bersama investornya diminta menghormati masyarakat adat di Kampung Cibuni, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung yang sejak lama hidup dengan memanfaatkan keberadaan Kawah Cibuni (Kawah Rengganis)  sebagai objek wisata.

Bupati Bandung, Dadang M Naser mengatakan, daerah yang dipimpinnya memang membutuhkan kehadiran investor untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan etika, kondisi alam serta adat istiadat masyarakat setempat.

Dirinya tidak ingin arus modal yang masuk justru malah menimbulkan masalah dengan masyarakat serta bertentangan dengan kondisi alam serta aturan yang ada. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya rencana pengembangan Kawah Rengganis sebagai objek wisata komersial belum mengantongi izin dari wilayah setempat.

"Makanya, kami telah menyegel usaha mereka yang memperluas objek wisata tanpa izin, tidak ada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), site plan dan lainnya. Tolong etika, kondisi alam dan adat istiadat juga dihormati, jangan sembarangan saja dong. Siapapun yang back up dibelakangnya kami tidak akan takut,"kata Dadang, kepada wartawan, Minggu (12/2/2017).

Selain itu, karena tidak mengantongi izin, Satpol PP Kabupaten Bandung pun melakukan penyegelan terhadap aktivitas pembangunan jalan menuju situs kawah Cibuni yang merupakan situs sejarah budaya tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan segera turun tangan dan memeriksa apa yang terjadi di lapangan dan melindungi situs budaya tersebut. Dirinya, khawatir, kawasan yang dianggap 'kramat' oleh warga itu  justru dirusak dan dihancurkan oleh pendatang.

"Jangan biarkan masyarakat disana sendirian menghadapi ketamakan oknum-oknum tertetu. Pemerintah harus hadir disana untuk melindungi kepentingan rakyat yang memegang teguh adat istiadat dan kearipan lokal serta memelihara kelestarian, keseimbangan alam," paparnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Ajijah

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper