JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengelolaan perekonomian nasional terus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terbuka, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari situasi global yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
"Tidak berarti seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional, akuntabel, terbuka, dan terus menciptakan hubungan saling menghormati," kata Sri menanggapi pemutusan kemitraan pemerintah dengan JPMorgan Chase Bank di Jakarta, Selasa.
Sri memastikan segala bentuk kemitraan dengan lembaga keuangan akan dilakukan berdasarkan hubungan baik dan saling menguntungkan, namun dalam kondisi saat ini akan lebih baik apabila bentuk psikologis yang positif dapat tercipta.
"Kami tidak menutup diri dan membuka diri terhadap semua kritik dan assessment karena penting untuk memperbaiki diri. Namun lembaga yang memiliki nama besar, mempunyai tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif, bukan melakukan misleading," kata dia.
Sri mengharapkan seluruh mitra pemerintah saling mengisi dalam mengelola dan menjaga fundamental perekonomian nasional, melalui kerja sama yang positif dan berkesinambungan.
"Kami menghormati seluruh produk yang dilakukan oleh siapa pun lembaga riset, dari sisi akurasi, kredibilitas, metodologi maupun assessment-nya. Kami ingin seluruh stakeholder mendapat pesan yang sama. Mari bekerja secara positif," kata Sri.
Sri memastikan selama ini pemerintah sudah mendengarkan pandangan dari masyarakat dan lembaga berkredibilitas tinggi serta melakukan perbaikan secara internal seperti reformasi pajak.
"Kalau kami melihat APBN menjadi sumber masalah, maka kami melakukan koreksi. Kami tidak segan melakukan ini, karena kami percaya bahwa hubungan yang sifatnya profesional, kredibel, akuntabel dan bermanfaat itu sangat penting," kata dia.
Kementerian Keuangan mengambil keputusan tegas memutuskan hubungan kemitraan dengan perusahaan perbankan asal Amerika Serikat, JPMorgan Chase Bank, N.A terkait hasil riset lembaga ini yang dinilai berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan memastikan pemutusan kemitraan ini dilakukan karena hasil riset yang meragukan kualitas aset perusahaan Indonesia yang memiliki saham.
"Hasil riset tersebut sangat dipertanyakan karena kelihatannya tidak dilakukan berdasarkan penilaian yang akurat dan kredibel. Makanya sebagai mitra, kita cabut saja karena tidak profesional," ujar Robert.
Robert memastikan melalui pencabutan kemitraan itu maka JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi agen penjual SUN pemerintah, peserta lelang SBSN pemerintah, joint lead underwriter Global Bonds, dan bank persepsi untuk penerimaan negara.
"Dealer SUN ada 20, berkurang satu, jadi 19. SBSN peserta lelangnya ada 22, jadi tinggal 21. Sebagai partner joint lead underwriter, juga kita cabut. Bank persepsi sudah ada lebih dari 50-an. Jadi tidak apa-apa," tegas dia.
DUKUNGAN BEI
Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung kebijakan Kementerian Keuangan yang mengakhiri kemitraan dengan perusahaan perbankan asal Amerika Serikat, JPMorgan Chase Bank, N.A.
"Terus terang saya terganggu, kita jadi menbuang waktu untuk membela diri. Saya mendukung keputusan Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati)," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Jakarta, Selasa.
Dia mengharapkan semua pihak yang berbisnis di Indonesia membuat analisisi yang tidak membuat khawatir pasar dan berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
"Kami (Bursa) tidak mau ikut campur dan intervensi apa yang dibicarakan JP Morgan, tetapi saya rasa negara sebagai regulator punya hak untuk bicara dengan JP Morgan," ujar Tito.
Tito optimistis kinerja industri pasar modal tahun ini akan kembali positif dan tidak terlalu terpengaruh pemutusan kerja sama pemerintah dengan JP Morgan.
"Tahun ini kami percaya, pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) di atas 30 perusahaan karena menurunnya suku bunga dan permintaan yang banyak kepada saham," kata Tito seraya menyatakan paling tidak 14 anak perusahaan BUMN sektor infrastruktur telah membahas kemungkinan go-public.
