Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah agar pengelolaan minimarket dilakukan oleh koperasi bukan perorangan. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut bisa menghidupi banyak warga miskin di kawasan tersebut.
Sekjen APPSI Ngadiran mengatakan, selama ini kepemilikan minimarket sepenuhnya menjadi aset perorangan. Padahal, akibat keberadaan minimarket itu kerap kali menyebabkan matinya warung kecil yang menjadi andalan warga miskin untuk berhutang.
"Ketika semakin banyak warung kecil yang mati akibat menjamurnya minimarket. Tentu saja, akan menyebabkan pedagang pasar tradisional pun ikut anjlok," katanya, kepada wartawan, Sabtu (19/9/2015).
Oleh karena itu, dirinya menyayangkan kebijakan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan kebijakan untuk lebih mempermudah pendirian usaha minimarket. Pasalnya, ketika minimarket dibuat aturan zonasi dan operasional waktu pun banyak warung kecil yang gulung tikar.
Pihaknya tidak anti minimarket, akan tetapi menginginkan adanya tenggang rasa agar bisa saling menghidupi satu sama lain. Sebab, warung kecil sejak lama membantu warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lebih lanjut dirinya mengakui pasar tradisional dan warung kecil terlambat bahkan gagal melakukan revitalisasi. Mengenai hal ini, pihaknya mempertanyakan kinerja aparat pemerintah dalam menatanya.
"Pasar tradisional itu dikelola oleh UPTD Pasar. Mereka ditarik uang kebersihan, tapi tidak bersih. Dipungut uang pengamanan, tapi tidak aman," ujarnya.
Masing-masing pemda telah memiliki perda yang mengatur pendirian minimarket. Masalahnya, antara peraturan dengan pelaksanaan seringkali tidak sinkron. Sehingga wajar apabila mulai banyak pedagang pasar yang turun langsung untuk mengatasi hal itu.
.jpg?w=300&h=221)
