IKA Alumni UPI Desak Kepala Dinas Pendidikan Harus dari LPTK

Bisnis-jabar.com, BANDUNG--Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengangkat pejabat pendidikan dari kalangan dunia pendidikan. Alasannya, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan akan lebih memahami persoalan pendidikan, secara filosofis maupun operasional. Selama ini, sebagian besar pejabat pendidikan bukan dari kalangan lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK). Ketua IKA UPI Maman Abdurrachman mengatakan dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya Kota Bandung yang kepala dinasnya dari alumni LPTK. "Yaitu Pak Oji Mahroji alumni IKIP Bandung atau sekarang menjadi UPI. Sisanya ada yang berasal dari hukum, manajemen, dan lain-lain. Ini sangat menyedihkan,” latanya dalam rilis yang diterima bisnis-jabar, Minggu (1/12/2013). Pengalaman Maman saat berkunjung sejumlah daerah di Jawa Barat menemukan fakta mengkhawatirkan ihwal keberadaan pejabat Dinas Pendidikan. Karena kepala dinas bukan dari kalangan pendidik, sambung Maman, maka pendidikan lebih disimplifikasi menjadi bangunan fisik semata. Pendidikan identik dengan pembangunan gedung sekolah atau pengadaan sarana fisik lainnya. Pada umumnya pemangku kepentingan (stake holder) pendidikan di daerah tidak memahami secara utuh persoalan pendidikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat ini mengingatkan masalah pendidikan sangat pelik dan spesifik di masing-masing daerah. Dia mencontohkan, persoalan tawuran pelajar atau buruknya perilaku seksual remaja merupakan sedikit dari banyak masalah yang harus menjadi perhatian penting stake holder pendidikan. Para pemangku kepentingan kurang memahami pendidikan sebagai proses holistik manusia. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mampu menyinergikan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Merujuk kepada baseline survey pengetahuan dan perilaku remaja Kota Bandung menunjukkan, 56% dari 100 responden remaja dalam penelitian tersebut pernah melakukan hubungan seksual. Remaja yang disurvei berusia 15-24 tahun. Survei juga mengungkapkan bahwa 30% remaja melakukan hubungan seks dengan pacarnya sendiri, 11% dengan pekerja seks komersial, 3% dengan orang yang baru dikenalnya, dan 40% lainnya bergonta-ganti pasangan. Menurutnya, ini masalah serius yang memerlukan penanganan ekstra dari pemerintah daerah. Pada tahap awal, kepala daerah harus memilih pejabat Dinas Pendidikan yang benar-benar mengerti masalah pendidikan. Yakni, mereka dari kalangan pendidikan atau lulusan LPTK. "Dengan demikian, diharapkan anggaran pendidikan tidak hanya mengalir kepada sarana fisik, melainkan turut memperhatikan masalah sosial yang timbul di kalangan pendidikan,” tandas Maman.(k57/k29)