Taruna Merah Putih Jabar Tolak Kenaikan BBM

SOREANG (bisnis-jabar.com)--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Jawa Barat menolak rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Ketua DPD TMP Jabar Dadang Danubrata menganggao kenaikan BBM tak logis dan tidak sejalan dengan amanat penderitaan rakyat. Sebab, katanya, masyarakat saat ini banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berdasarkan hasil perjalanan daerah yang saya lakukan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman banyak yang hidup pas-pasan. Untuk membeli bahan kebutuhan hidup saja mereka butuh biaya transportasi mahal. Untuk ke ibu kota kecamatan saja mereka butuh waktu satu sampai dua jam dan jika menggunakan ojek ongkosnya Rp50.000-Rp100.000," kata Dadang kepada wartawan, Kamis (13/6/2013). Menurut dia, solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi kenaikan BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan besaran antara Rp150.000-Rp300.000 sangatlah kecil. Sebab, jumlah tersebut pada akhirnya yang sampai ke kantong warga tidak akan sebesar itu karena telah disunat oleh berbagai pihak. "Hal itu belum termasuk biaya transportasi. Lalu buat apa mereka jauh-jauh ngambil uang BLSM kalau sampai rumah uangnya tinggal setengah, bahkan kurang," ujar Dadang. Karena banyak faktor yang tidak menguntungkannya, pemerintah sebaiknya berfikir ulang dan mengambil kebijakan yang tepat serta tidak menyengsarakan rakyatnya. Apalagi rencanan kenaikan BBM itu, telah mendapatkan aksi penolakan di berbagai daerah. Untuk menutupi defisit APBN, pemerintah harus berani melakuakn efisiensi belanja pegawai atau mengurangi pos belanja negara yang tidak terlalu penting. "Kreativitas pemerintah untuk menggali sumber-sumber pemasukan dari sektor pajak dan nonpajak harus ditingkatkan. Apalagi berdasarkan perhitungan ahli, ternyata subsidi pemerintah untuk Balsem itu besarannya hampir sama dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi subsidi BBM," ujarnya.(k6/k29/yri)