PAJAK BUMI BANGUNAN: Pemkot Cimahi Resmi Kelola PBB

CIMAHI (bisnis-jabar.com)-Pemkot Cimahi secara resmi menerima pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi jauh lebih awal dari ketentuan paling lambat 31 Desember 2013. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi Ahmad Yani mengatakan ada tiga hal yang dilimpahkan dari KPP Kota Cimahi ke Dispenda yakni data base wajib pajak, surat perjanjian kerja sama dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). "Dengan adanya pelimpahan data base wajib pajak, maka mulai tahun ini Cimahi mengelola dan menerima sendiri PBB yang sebelumnya langsung dikelola oleh pemerintah pusat," katanya, kepada wartawan disela-sela Launching Layanan PBB dan Pekan Panutan Wajib Pajak di Cimahi, Sabtu (2/3). Menurutnya, pengelolaan PBB oleh pemda ini sebagai impelementasi amanat UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwa pengelolaan PBB-P2 dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Untuk Cimahi pemungutuan pajak perkotaan dilaksanakan mulai 2 Januari 2013. Dalam praktiknya, pihaknya telah bekerjasama dengan KPP Cimahi dan PBB dikelola secara mandiri terutama dalam sistem manajemen. Kepala KPP Kota Cimahi Baharudin menambahkan dari Rp1.500 triliun APBN kontribusi PBB mencapai 75%. Oleh karenanya, seluruh wajib pajak potensi yang ada harus dipastikan benar-benar bisa dijadikan penopang pembangunan. "Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama menyangkit setoran pribadi yang masih bisa ditingkatkan. Meski begitu, penerimaan PBB diluar target," paparnya.(K6/ija)