Pelayanan Perizinan Satu Atap di Kota Cirebon Baru Sebatas Slogan

CIREBON (bisnis-jabar.com)- Pemerintah Kota Cirebon akan membuat regulasi perizinan satu atap untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah tersebut. Pasalnya regulasi perizinan satu atap yang dikeluarkan pemerintah pusat dirasa kurang menyentuh hal substansi karena pada praktik di lapangan keluarnya rekomendasi perizinan masih dikeluarkan instansi di luar badan perizinan yang telah ditetapkan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Hasanudin Manap mengatakan penanganan masalah perizinan di Kota Cirebon sudah dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) namun badan tersebut tidak sepenuhnya memiliki kewenangan khususnya dalam mengeluarkan beberapa rekomendasi perizinan. Dirinya menuturkan pengeluaran rekomendasi dari luar instansi perizinan (BPMPP) menjadi faktor penghambat proses pengurusan perizinan sehingga waktu yang dibutuhkan mengurus perizinan lebih lama. “Kami sedang membahas bagaimana kalau badan perizinan memiliki SDM dari sejumlah dinas teknis yang dapat mengeluarkan rekomendasi agar pengurusan perizinan bisa lebih cepat,” katanya usai acara peresmian Sony Center di Cirebon Super Block, Jumat (21/12). Hasanudin mengungkapkan kalau hanya berpijak pada regulasi perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat, maka target percepatan pembangunan dengan memberikan kemudahan izin investasi di daerah hanya sebatas slogan. “Harusnya kalau menginginkan proses perizinan yang cepat dengan pelayanan perizinan satu atap, lembaga perizinan yang ditunjuk harus memiliki kewenangan penuh dan SDM yang cukup,” ujarnya. (k3/ija)