SERTIFIKASI ORGANIK: Petani Kebanyakan Kesulitan dalam Penyiapan Dokumen

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Proses pembuatan sertifikasi pertanian organik masih dirasa sulit oleh kebanyakan kelompok petani, apalagi dalam penyiapan berkas dan dokumen yang harus dilengkapi ketika pengajuan. Ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan) Jaya Alam Lestari, Waryudin mengatakan untuk mengajukan sertifikasi dibutuhkan syarat dan beberapa dokumen seperti peta wilayah pertanian, kondisi tanah dan struktur organisasi Gapoktan yang mengajukan sertifikasi pertanian organik. “Selain itu biaya untuk proses sertifikasi pertanian organik pun dirasa cukup tinggi sehingga belum semua Gapoktan sanggup membayar biaya sertifikasi,” katanya ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (29/5). Staf Administrasi Indonesia Organic Farming Infection and Certification (Inofice), Vera Indriasari mengatakan perihal besarnya biaya untuk proses sertifikasi pertanian organik yang dikeluhkan beberapa Gapoktan, sebenarnya untuk biaya tetap relatif murah dan sama di seluruh Indonesia, yakni Rp5,5 juta untuk biaya tetap. “Namun biaya tidak tetap untuk akomodasi inspeksi [pengecekan] lokasi, biaya ditentukan dari jarak lokasi dan lahan pertanian yang akan disertifikasi,” tuturnya. Vera menambahkan khususnya di Jabar, pengajuan sertifikasi pertanian kebanyakan didorong (dibantu) oleh pemerintah baik dalam pembiayaan ataupun penyiapan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. “Minimnya minat Gapoktan untuk mengajukan sertifikasi bagi hasil pertaniannya dikarenakan belum muncul kesadaran untuk beralih ke pertanian organik, serta mereka kebanyakan beranggapan peningkatan nilai jual pertanian organik belum seimbang dengan besarnya biaya produksi ketika mereka beralih ke pertanian organik,” tuturnya. (ajz)