Hentikan ketergantungan terhadap beras impor

(bisnis-jabar.com)JAKARTA (bisnis-jabar.com): Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mendesak pemerintah segera menghentikan ketergantungan pada pasokan beras impor karena hal itu dinilai lebih pada kegagalan program pertanian dan tata niaga perberasan nasional. "Potensi produksi beras kita sangat besar dan harusnya dengan mudah mencapai swasembada. Tapi kini pemerintah malah kelabakan  begitu Thailand dikabarkan membatalkan kontrak ekspor ke Indonesia. Dewan ingin ketegasan program untuk mencapai swasembada beras," ujarnya menanggapi dampak pembatalan kontrak impor beras antara Perum Bulog dan Thailand, hari ini. Dia menambahkan Indonesia tidak bisa terus mengandalkan impor beras dalam mengatasi masalah ketahanan pangan nasional. Seharusnya, tuturnya, pemerintah mendorong lebih kuat untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Menurut dia, persoalan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat akan terus menjadi persoalan saban tahun kalau sumber pasokan masih tetap mengandalkan dari impor. Airlangga menuturkan penguatan kemampuan petani harus dilakukan melalui sejumlah instrumen yang memungkinkan kemampuan mereka bisa terdongkrak untuk menghasilkan panen secara reguler. "Misalnya dengan memberikan fasilitas pertanian yang memadai, memberikan harga beli yang pantas kepada petani dan tidak membiarkan tengkulak menguasai hasil panen petani. Kalau itu dilakukan saya yakin produksi beras akan mampu memenuhi kebutuhan nasional." Sebelumnya, Mendag Mari Elka Pengestu mengatakan pemerintah melalui Perum Bulog tengah bernegosiasi dengan Thailand untuk merealisasikan kesepakatan impor beras yang terancam batal disebabkan keluarnya kebijakan negara Gajah Putih itu untuk menaikkan harga beli di tingkat petani dan mengurangi ekspor beras. Menurut dia, wakil kemendag bersama Bulog terus melakukan penjajakan agar impor beras dari Thailand tetap bisa dilakukan karena sudah ada kesepakatan kontrak dengan pemerintah Thailand sebelumnya. "Masih nego soal harga. Ada kontrak yang telah disepakati oleh pemerintahan yang lama. Apakah kontrak ini masih efektif berlaku atau tidak," ujarnya di Istana Presiden, pekan ini. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan bisa saja pemerintah mencari negara eksportir beras lainnya untuk memenuhi kekurangan stok beras nasional. Menurut dia, India, Pakistan, dan Vietnam bisa menjadi alternatif negara asal impor sehingga tidak perlu menjadi kecemasan yang berlebihan atas kemungkinan terhambatnya impor dari Thailand. Sejauh ini, katanya, impor beras dari Thailand masih memungkinkan karena sudah ada kontrak antar pemerintah yang mestinya dipenuhi oleh kedua negara. Dalam hal ini, menurut dia, persoalan mungkin lebih kepada harga yang perlu dibahas lagi menyusul kebijakan pemerintah negara itu yang akan menaikkan harga pembelian gabah di tingkat petani. Selain itu, katanya, pemerintah memiliki kebijakan sendiri untuk menjaga stabilitas harga pangan agar jangan terlalu berat bagi rakyat. "Jangan karena Thailand tak bisa dibilang harga akan naik. Kami punya kebijakan tersendiri untuk melakukan stabilisasi harga pangan. Kita produsen beras bukan pengimpor beras," ujarnya secara terpisah.(fsi)