Serikat Petani inginkan pemerintah tuntaskan konflik agraria

reuters JAKARTA (bisnis-jabar.com): Serikat Petani Indonesia menginginkan agar pemerintah dapat menuntaskan beragam permasalahan konflik agraria yang melibatkan banyak petani kecil. Rilis Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diterima di Jakarta, Jumat, mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan konflik pertanahan/agraria di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani di seluruh Indonesia. SPI menginginkan agar penyelesaian konflik itu dilakukan dengan berpihak kepada petani dan melalui cara-cara yang damai dengan melibatkan secara penuh organisasi tani. Pemerintah juga diminta agar segera mengidentifikasi dan menindak tegas PTPN dan Perhutani yang melakukan sejumlah pelanggaran luas usaha seperti melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau izin prinsip, serta tidak memiliki HGU atau tidak sesuai peruntukan yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga para petani secara langsung. Selain itu, SPI juga mendesak agar Kementerian BUMN bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian agar segera melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai mekanisme yang ada dalam mengedepankan petani kecil, buruh tani, dan masyarakat miskin. LSM tersebut menyatakan, perayaan Hari Tani Nasional ke-51 pada tanggal 24 September 2011 mendatang memberikan banyak harapan bagi petani dan masyarakat secara luas untuk dapat menjalani hidup yang lebih baik dan sejahtera. Namun, SPI menilai bahwa kenyataannya pada saat ini dapat terlihat situasi pertanian dan petani serta kehidupan di pedesaan masih mengalami sejumlah permasalahan seperti kemiskinan, konflik pertanahan, dan infrastruktur yang tidak memadai. SPI juga menyatakan akan melakukan aksi damai di Jakarta pada Sabtu (24/9) dan Senin (26/9) untuk merayakan perayaan Hari Tani Nasional dengan "long march" menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi kaum tani.