Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat bersama Satgas Pangan Polda Jabar terus mengawasi potensi kenaikan harga Minyakita.
Upaya ini dilakukan usai adanya kenaikan harga pada Minyakita, di atas harga eceran tertinggi (HET) di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung.
Plt Kepala DKPP Jabar Siti Rochani mengungkapkan penyebab harga Minyakita dari HET Rp15.700 menjadi Rp17.500 karena rantai pasok atau supply chain dari distributor ke pedagang pasar belum berjalan maksimal.
"Di sini itu posisinya belinya barang dari sales. Masing-masing dijatah paling banyak 2-5 dus. Mungkin di situ terjadi peningkatan harga, karena bukan dari orang pertama (rantai pasok)," kata Hani, Senin (3/3/2025).
Guna mengantisipasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah skema operasi pasar. Antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsdi (Opadi), Pasar Leweung dan lainnya, untuk memastikan stabilitas harga Minyakita.
"Makanya ada operasi pasar, setiap pasar ada kelebihan kekurangan. Jadi yang murah bisa dicari di operasi pasar," ucapnya.
Baca Juga
Tim Satgas Pangan, Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Jabar AKBP Dany Rimawan menambahkan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan guna mengantisipasi adanya penimbunan, utamanya Ramadan dan Lebaran 2025.
"Kita terus melakukan pengawasan tiap hari. Baik dari tingkat Polres, kemudian Polda, Mabes Polri juga Satgas Pangan menekankan ini, terutama yang menjadi atensi masalah MinyaKita karena di beberapa tempat di atas HET," kata dia.
Rantai pasok, juga akan menjadi perhatian supaya memastikan harga Minyakita tidak terlalu jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah.
"Kita juga sedang melakukan pengawasan juga terkait distribusi Minyakita, terutama HET yang menjadi concern bersama. Terkait HET, makanya kita lagi rapikan dulu. Penjual ini maksimal dari D3 atau distributor ketiga. Mungkin karena kendala transportasi, angkutan akhirnya lewat sales. Banyak tangan akhirnya ada biaya lebih," tandasnya.
