Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 833 warga Kabupaten Cirebon tercatat sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), yang berangkat setelah ramai tagar #KaburAjaDulu beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), ratusan warga Kabupaten Cirebon yang menjadi PMI memilih 10 negara tujuan. Negara tersebut yakni, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Brunei Darusalam, dan Turki.
Selain itu, ratusan PMI tersebut memilih pekerja andalan yakni, asisten rumah tangga, pekerja perkebunan, pengasuh orang tua, petani, pengasuh anak sementara, pekerja konstruksi, dan nelayan.
Faktor utama yang mendorong warga Kabupaten Cirebon untuk menjadi PMI adalah tekanan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri.
Mayoritas calon PMI berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, di mana mereka berharap bekerja di luar negeri dapat memberikan penghasilan yang lebih layak.
“Bekerja di luar negeri menjadi pilihan rasional bagi banyak warga Cirebon, terutama di daerah pedesaan. Mereka melihat ini sebagai jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup, membangun rumah, menyekolahkan anak-anak mereka, atau membuka usaha kecil setelah kembali ke tanah air,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai, Jumat (28/2/2025).
Baca Juga
Meski demikian, Hilmi mengakui, meskipun penghasilan dari bekerja sebagai PMI cukup menggiurkan, tantangan dan risiko yang dihadapi para pekerja ini juga sangat besar.
Tak jarang, mereka harus menghadapi perlakuan kurang layak dari majikan, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, hingga eksploitasi.
Pemerintah Kabupaten Cirebon, melalui Disnaker, terus berupaya memberikan perlindungan dan pembekalan kepada calon PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Pelatihan keterampilan, bahasa, dan pemahaman hak-hak mereka sebagai pekerja migran adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para PMI asal Cirebon.
“Sebelum diberangkatkan, setiap PMI diwajibkan mengikuti pelatihan intensif. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di negara tujuan, baik dalam hal keterampilan kerja maupun memahami hak-hak mereka sebagai pekerja. Kami juga bekerja sama dengan pihak BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan mereka diberangkatkan melalui jalur resmi,” kata Hilmi.
BP2MI juga mencatat bahwa sebagian besar PMI asal Cirebon bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Sementara itu, sebagian lainnya bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur di Timur Tengah dan Eropa.
Menjadi PMI juga membawa berbagai masalah sosial. Beberapa di antaranya adalah tingginya angka perceraian dan masalah pengasuhan anak di keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar negeri.
Anak-anak yang ditinggalkan seringkali diasuh oleh kakek-nenek mereka atau kerabat lainnya, yang tidak jarang menimbulkan masalah emosional dan psikologis.
“Anak-anak saya waktu itu diurus suami dan saudara," kata Turini, seorang mantan PMI.
Selain itu, tidak sedikit dari para PMI yang mengalami penipuan oleh agen tenaga kerja ilegal, sehingga mereka berangkat tanpa perlindungan hukum yang memadai. Ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi, bahkan perdagangan manusia.
