Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jatigede untuk membahas pajak air permukaan (PAP) PLTA Jatigede.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati mengatakan PAP ini nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun akan ada pembagian pendapatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Sumedang. Jadi 50%-50%. Kalau misalkan dari potensi sekitar Rp100 miliar, kami menargetkan bagian sekitar Rp 50 miliar," kata Sekda Tuti Ruswati, Senin (17/2/2025).
Tuti juga menyoroti potensi lain dari PLN Indonesia Power seperti jasa pengelolaan dan program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kami berharap PLN bisa berkolaborasi dalam menyukseskan program pemerintah daerah, baik melalui CSR maupun dukungan dalam ketenagakerjaan serta perbaikan sarana prasarana di sekitar Jatigede," tambahnya.
Manager PT PLN Indonesia Power UBP Jatigede Novy Heryanto menegaskan komitmen pihaknya dalam memenuhi kewajiban pajak dan pemanfaatan sumber daya air di Bendungan Jatigede.
Baca Juga
"Kami membayar Pajak Air Permukaan [PAP] dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air [BJPSDA] sesuai ketentuan. Nantinya, anggaran yang kami bayarkan ini juga akan dikembalikan dalam bentuk pengelolaan lingkungan di sekitar PLTA Jatigede," jelasnya.
Novy juga menambahkan PLN Indonesia Power telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan yang berada di area Sumedang.
"Kami akan memenuhi semua kewajiban sesuai aturan yang berlaku," katanya.
