Penyaluran Kredit
Kemudian, dari segi penyaluran Kredit atau Pembiayaan, tercapai Rp130 triliun atau tumbuh sebesar Rp7 triliun (5,68% yoy) jika dibandingkan 31 Oktober 2023 sebesar Rp123 triliun.
“Kinerja tersebut didukung oleh satu Bank Umum Konvensional, yaitu Bank BJB serta satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank BJB Syariah,” ungkap dia.
Lalu, ia juga menjelaskan kinerja BPR dan BPRS juga menunjukkan tren positif. Per 31 Oktober 2024, total Aset BPR dan BPRS di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp32,43 triliun, tumbuh sebesar Rp1,64 triliun atau 5,32% yoy jika dibandingkan bulan 31 Oktober 2023 sebesar Rp30,79 triliun.
“Dalam hal penghimpunan DPK BPR dan BPRS mencapai Rp22,37 triliun, tumbuh sebesar Rp1,32 triliun atau 6,26% yoy, jika dibandingkan bulan 31 Oktober 2023 sebesar Rp21,05 triliun,” ungakap dia.
Sementara dalam penyaluran Kredit dan Pembiayaan per 31 Oktober 2024 mencapai Rp23,68 triliun, tumbuh sebesar Rp1,81 triliun atau 8,30% yoy jika dibandingkan 31 Oktober 2023 sebesar Rp21,87 triliun.
Baca Juga
Dalam tatanan jenis usaha BPR, Per 31 Oktober 2024, kredit yang disalurkan BPR Konvensional mencapai Rp17,70 triliun, tumbuh sebesar Rp1,33 triliun atau (8,12%yoy). Namun demikian, kualitas Kredit BPR Konvensional memburuk yang tercermin dari peningkatan NPL gross dari 12,08% di 31 Oktober 2023 menjadi sebesar 12,83% posisi 31 Oktober 2024.
Meski demikian, realisasi pembiayaan BPR Syariah per 31 Oktober 2024 tumbuh sebesar Rp0,49 triliun (8,84% yoy) dari Rp5,49 triliun di 31 Oktober 2023 menjadi Rp5,98 triliun posisi 31 Oktober 2024.
“Kualitas pembiayaan BPRS juga memburuk yang tercermin dari rasio NPF dari 6,38% di 31 Oktober 2023 menjadi 9,79% di 31 Oktober 2024,” jelasnya.
Lalu, pada sektor Fintech peer-to-peer Lending (P2P) posisi 30 September 2024, outstanding pinjaman perusahaan fintech di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19 triliun, tumbuh sebesar Rp3,57 triliun atau 22,59% yoy jika dibandingkan dengan September 2023 sebesar Rp16 triliun.
“Bila dibandingkan dengan Desember 2023, outstanding pinjaman P2P tumbuh sebesar Rp2,79 triliun atau 16,81% ytd,” jelasnya.
Selain itu, kualitas pinjaman P2P di Provinsi Jawa Barat menurutnya membaik tercermin dari rasio Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) dari sebesar 3,69% di September 2023 menjadi sebesar 2,86% di September 2024. Namun demikian, rasio TWP90 tersebut lebih buruk jika dibandingkan dengan nasional yang sebesar 2,38%.
Sementara itu, pada sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) posisi 30 Juni 2024, membukukan penurunan kinerja jika dibandingkan posisi Desember 2023.
“Kondisi tersebut tercermin dari nilai Pinjaman, Ekuitas, dan Aset yang masing-masing menurun sebesar Rp47 miliar atau negatif 18,88%, sebesar Rp2 miliar atau negatif 1,94% dan sebesar Rp6 miliar atau negatif 1,76%,” ungkap dia.
Penurunan kinerja LKM tersebut menurut dia disebabkan kerugian karena Beban Operasional yang lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Operasional. Kerugian tersebut menggerus Aset dan Ekuitas LKM. Selain itu, terdapat peningkatan rasio NPL di LKM, sehingga LKM harus membentuk pencadangan.
Ke depan, ia memastikan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat akan terus mencermati dinamika perekonomian yang berkembang dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa Keuangan, serta pelindungan kepada konsumen dan masyarakat untuk memastikan kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat terus terjaga.
