Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah daerah di Jawa Barat harus mewaspadai potensi lonjakan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Setidaknya, pemerintah daerah baik Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mewaspadai tiga ancaman jelang Nataru, yakni persoalan cuaca ekstrem, potensi ancaman banjir yang juga mengganggu gangguan produksi pangan.
“Yang ketiga adalah mengenai jumlah wisatawan yang akan merayakan Nataru ini tentunya akan meningkat di Jawa Barat,” ungkap Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Muslimin Anwar usai High Level Meeting TPID & TP2DD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (11/12/2024).
Ia mengatakan, akan ada terjadi peningkatan permintaan saat momentum libur Nataru. Sehingga selain menjamin tersedianya kebutuhan pangan, tapi juga mewaspadai ancaman peningkatan inflasi.
“Harus dijamin kebutuhannya dan ini tentunya akan coba dihindari agar tidak terjadi kenaikan untuk beberapa komoditas yang biasa dikonsumsi oleh wisatawan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang baik.
Baca Juga
“Mengenai keterjangkauan harga perlu dilakukan OP maupun GPM di beberapa tempat yang tepat sasaran, tepat targetnya, artinya tempat komoditasnya dan tempat lokasi dan waktunya,” ungkapnya.
Sementara itu, pihaknya menyediakan uang tunai sekitar Rp48 triliun untuk menghadapi momentum liburan Nataru.
“Dan ini kita berharap pembayaran non-tunai yang bisa meningkat seiring dengan QRIS yang meningkat,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan hingga saat ini kebutuhan pokok penting bagi masyarakat masih terjaga.
“Tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKPP) bahwa 12 komoditas pangan sampai hari ini relatif aman,” ungkapnya.
Meski demikian, ia meminta kepada dinas terkait untuk melakukan sidak ke lapangan untuk melihat secara langsung ketersediaan dan harga bahan pokok secata on the spot.
“Apalagi minggu kemarin, minggu sekarang hari Senin ya, itu ada rapat evaluasi pengendalian inflasi dipimpin oleh Pak Mendagri, bahkan Bapak Presiden hadir langsung itu. Memberikan arahan kepada semua kepala daerah, provinsi, maupun pemerintah agar betul-betul serius untuk mengendalikan inflasi terjaga di 2,5% plus minus 1%,” tandasnya.
.jpg?w=300&h=221)
