Bisnis.com, BANDUNG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat (Kanwil DJPb Jabar) mencatat kinerja APBN di Jabar hingga akhir Oktober 2024 masih membukukan pertumbuhan yang baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Jabar Teguh Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya mencatat total pendapatan negara mencapai Rp125,3 triliun atau setara 74,82% dan total belanja negara Rp104,28 triliun atau 81,17%, sehingga menghasilkan surplus APBN Rp21,03 triliun.
"Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi pendapatan negara tumbuh sebesar 2,80%, dengan belanja negara tumbuh signifikan 11,50%. Namun hal tersebut masih dapat dinilai optimal dan solid dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Teguh saat konferensi pers APBN di Kantor Kanwil DJP Jabar I, Kamis (28/11/2024).
Teguh merinci melihat pada pendapatan negara di Jabar mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan efisiensi penyerapan anggaran terjadi pada 2024 sebesar 72,43%.
Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 2,80% (yoy) atau senilai Rp3,41 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada pendapatan BLU yang tumbuh 21,89% dan Pajak penghasilan Non Migas yang tumbuh 10,01% atau senilai Rp4,45 triiun.
Diikuti kenaikan Bea Masuk sebesar 6,52% karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan. Serta pendapatan negara dari sektor pajak menjelang akhir tahun masih tumbuh positif sebesar 4,93%.
Baca Juga
"Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan prioritas dalam penggunaan anggaran seiring dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2024," katanya.
Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah. Antara lain Pengendalian Inflasi dengan realisasi sebesar Rp1,74 triliun atau 64,5%.
Digunakan antara lain untuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat atau Jalan, OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air.
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dialokasikan Rp1,44 triliun, sudah direalisasikan Rp1,047 triliun atau setara 72,74% dengan realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp664,10 miliar dan Kementerian Sosial sebesar Rp115,61 miliar.
Penurunan Prevalensi Stunting dari pagu sebesar Rp144,88 miliar dengan realisasi sebesar Rp123,94 miliar 85,55%, realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp59,92 miliar dan BKKBN sebesar Rp52,78 miliar.
Alokasi pagu untuk Penurunan Tingkat Pangangguran terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp329,27 miliar turun Rp7,03 miliar atau 2,09% dibanding tahun lalu.
Ditambah dengan realisasi bantuan sosial per 31 Oktober 2024 di Jawa Barat mencapai Rp12,53 triliun untuk 29.814.738 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja.
Dengan Pagu Peningkatan Investasi Rp1,67 miliar dengan realisasi: Rp901,31 juta atau 54,06%. Realisasi terbesar pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp407,91 juta dan Kementerian Pertanian sebesar Rp326,32 juta.
