Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara diminta tidak membuat kebijakan baru dan fokus menertibkan urusan transportasi Kota Bandung.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya meminta Koswara yang juga Kepala Dinas Perhubungan Jabar fokus pada hal-hal detil di Kota Bandung ketimbang mengeluarkan kebijakan baru.
“Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah keluhan masyarakat terkait beberapa masalah di lapangan, seperti pangkalan ojek yang sering beroperasi dengan gaya premanisme,” katanya usai melantik Koswara sebagai Pj Wali Kota Bandung di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (20/9/2024).
Serta dominasi taksi di beberapa kawasan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. “Masalah-masalah ini membutuhkan penanganan yang tegas, namun tetap bijaksana,” katanya
“Ojek pangakalan, kan ada yang menolak kehadiran ojek online, kemudian juga taksi dikawasan tertentu masih ada juga yang ditolak, kemudian soal lampu merah terlama di dunia, jalan Bypas itu juga sering banyak kecelakaan karena itu jalan cepat dan parkir liar juga pungli-pungli, hal-hal semacam itu mungkin karena pas Koswara memiliki kemampuan untuk mengatasi hal itu,” paparnya.
Karena masa jabatan Pj Wali Kota Bandung yang diemban Koswara singkat jadi dia meminta agar latar belakang Dinas Perhubungan bisa diimpelementasikan menyelesaikan urusan-urusan tersebut di Kota Bandung.
Baca Juga
“Tadi disampaikan waktunya sedikit, jadi sesuai background saja. Jadi, pak Koswara saya titip yang sudah baik oleh pak Bambang atau Wali Kota sebelumnya diteruskan dan sama hal-hal ojek pangakalan dan hal kecil berdampak besar untuk Kota Bandung, itu jelek sekali,” tuturnya.
Pj Wali Kota Bandung Koswara mengatakan Pj Gubernur Jabar secara khusus mengarahkan dirinya untuk membenahi persoalan yang berkaitan dengan transportasi.
Menurutnya urusan ojek online atau taksi tidak bisa diselesaikan oleh Kota Bandung sendirian, melainkan butuh kerjasama dengan Pusat dan Provinsi.
“Saya kira ini tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Kota Bandung tapi harus dengan pusat, nanti kita sama-sama dengan Provinsi dan pusat karena aturan online itu semuanya di pusat,” katanya.
Sementara untuk urusan parkir liar, menurutnya terjadi karena volume kendaraan yang masuk ke Kota Bandung begitu banyak sementara tempat parkir terbatas.
“Kelihatanya harus dibuatkan program gedung-gedung parkir, park and ride, karena kalau hanya mengandalkan ruang terbuka itu susah,” tuturnya.
Dia mengaku belum bisa menjelaskan apa yang akan dikerjakan di awal-awal menjabat. Menurutnya keputusan dirinya menjadi Pj Wali Kota Bandung pun baru diketahui semalam.
“Paling saya konsolidasi dulu, karena saya juga tidak tahu akan jadi Pj Wali Kota Bandung, baru tahu jam 23.00 WIB malam,” katanya.
