Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Belanja Pemda Seluruh Jabar Baru 46%, Ekonom: Butuh Cara untuk Akselerasi

Serapan APBD dinilai harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini.
Ilustrasi uang. /freepik.com
Ilustrasi uang. /freepik.com

Bisnis.com, BANDUNG — Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah (APBD) dinilai harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, hingga 19 Agustus 2024, belanja daerah di seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat berada di 46,01% atau Rp65,9 miliar dari pagu anggaran Rp143,2 miliar.

Secara rata-rata, seluruh kabupaten kota termasuk Pemprov Jabar belum mencapai separuh dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan perlu dilakukan akselerasi untuk menyerap anggapan belanja secara optimal. 

Salah satunya adalah dengan memperingkas birokrasi dan mengintegrasikan pembangunan agar bisa sejalan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Jadi memang kita bisa lihat lah, proses lelang itu lama banget, prosedurnya memang lama, bolak-balik,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (20/8/2024).

Acu, sapaan akrabnya, mengatakan, memang perlu adanya kehati-hatian, namun jangan sampai hal itu juga yang menyebabkan serapan anggaran belanja yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan bagi masyatakat terhambat.

“Jadi selama sistem perencanaan dan lelangnya seperti itu, maka akan sulit juga mempercepat [serapan anggarannya],” ungkap dia.

Terlebih, saat ini pertumbuhan ekonomi dinilai melandai yang hanya tumbuh 0,02 dari 4,93% di semester I/2024 menjadi 4,95% di semester II/2024.

Sedangkan, sektor konsumsi pemerintah memang menjadi salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Selain itu, ia juga menyoroti soal perencanaan pembangunan yang ada di Jawa Barat yang mayoritas belum terintegrasi lintas sektoral. Sehingga, terkadang antara pemerintah daerah dan pusat itu masing-masing membangun tanpa ada integrasi.

“Contohnya kan kereta cepat, awalnya Pemprov mau bikin TOD [transit oriented development] di Walini, eh pusat gak jadi bangun stasiun di sana, jadinya di Padalarang,” ungkapnya.

Sehingga ia berharap penyerapan anggaran belanja daerah ini bisa sangat efektif dengan diintegrasikan dengan pembangunan multi tingkat.

“Jadi nantinya harus nyambung semua perencanaan pembangunan dan rancangan belanja daerah,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper