Bisnis.com, CIREBON - Bursa kerja atau job fair yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah, daerah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai acara tersebut lebih bersifat formalitas dan seremonial dibandingkan penyerapan tenaga kerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai job fair yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon dianggap tidak mampu menjawab permasalahan utama, yakni tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 7,65% atau 91.266 orang, dengan mayoritas penganggur merupakan lulusan SMA dan universitas.
Salah satu peserta job fair yang diadakan di SMK Budi Tresna Kabupaten Cirebon, Muhammad Althaf, 18 tahun, mengatakan, ini kali keduanya ia mengikuti job fair tersebut.
"Saya sudah datang ke beberapa job fair tahun ini, tapi kebanyakan perusahaan yang hadir tidak benar-benar membuka lowongan. Mereka hanya mengumpulkan CV dan tidak mengadakan wawancara," kata Althaf di SMK Budi Tresna, Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (13/8/2024).
Althaf juga menambahkan, beberapa perusahaan hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan sudah dipublikasikan secara online, tanpa menawarkan sesuatu yang baru atau berbeda dalam acara tersebut.
Baca Juga
"Kadang malah lebih mudah apply lewat situs pekerjaan daripada harus datang ke job fair yang ramai dan tidak terorganisir dengan baik," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan bursa kerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki pelaksanaan job fair ke depan, termasuk dengan meningkatkan kualitas perusahaan yang diundang dan menyediakan lebih banyak lowongan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.
"Job fair adalah cara untuk menjembatani antara pemberi kerja dan pencari kerja. Kami berupaya menyediakan wadah untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan. Namun, tentu ada tantangan dalam memastikan setiap pihak yang terlibat dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal," kata Hilmi.
Meski demikian, kritik terhadap efektivitas job fair pemerintah terus mengemuka. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada jumlah acara yang digelar, tetapi juga memastikan bahwa setiap job fair benar-benar mampu membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka.
Dengan angka pengangguran yang masih tinggi, dibutuhkan langkah konkret dan inovatif dari pemerintah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, termasuk mengadakan job fair lebih efektif dan tepat sasaran.
