Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

6.938 Pengawas dari Bawaslu Disebar ke Seluruh TPS Kabupaten Cirebon

Sebanyak 6.938 pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebar ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 14 Februari mendatang.
Bawaslu
Bawaslu

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 6.938 pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebar ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 14 Februari mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat memastikan, ribuan petugas tersebut akan bekerja secara profesional karena sebelumnya sudah melewati tahapan seleksi ketat beberapa waktu lalu.

“Merekq akan mengawasi secara jeli dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Jumlahnya disesuaikan dengan TPS yang ada,” kata Sadaruddin di Kabupaten Cirebon, (1/2/2024).

Menurut Sadaruddin, dalam waktu pencoblosan nanti petugas tersebut akan memeriksa ketersediaan logistik hingga memastikan kelompok prioritas menyalurkan hak suaranya.

Saat ini, Bawaslu Kabupaten Cirebon tengah melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu dari KPU Kabupaten Cirebon yang disalurkan ke wilayah kecamatan.

“Kami menjamin pengawasan secara melekat diterapkan supaya distribusi logistik itu sesuai baik dari segi jumlahnya hingga penggunaannya,” katanya.

Disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 1 ayat (11), pengawas TPS merupakan bagian dari pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) guna membantu tugas-tugas pengawasan di tingkat kelurahan atau desa.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, PTPS memiliki beragam tugas yang harus dijalankan selama proses pemungutan suara, di antaranya, pencegahan dugaan pelanggaran pemilu.

Kemudian, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara; pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara; serta penerimaan dan penyampaian laporan pelanggaran.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PTPS memegang peran penting dalam memastikan jalannya proses pemilihan secara adil dan transparan. 

Dengan tugas, kewenangan, dan koordinasi yang tepat, diharapkan PTPS dapat menjaga integritas dan keabsahan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper