Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memberikan penjelasan terkait pembatalan acara diskusi relawan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Minggu (8/10/2023).
Bey mengatakan pihaknya mendukung setiap kegiatan yang berupa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, pihaknya juga terbuka dengan kritikan. Namun terkait pembatalan acara Anies Baswedan pihaknya meminta kejadian ini bisa dilihat secara utuh.
“Terkait acara Pak Anies Baswedan mohon dilihat secara utuh,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (9/10/2023).
Menurutnya dari awal permohonan izin panitia disampaikan acara tersebut akan dilangsungkan diskusi, kemudian dikonfirmasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat terkait tidak adanya politik dan diskusi.
“Benar, tidak ada politik? Tidak ada. Satu hari menjelang acara, Sabtu malam, teman-teman Disparbud, saya kira Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri paham, bahwa ada aturan yang harus ditegakkan ASN,” tuturnya.
Menurutnya di arena sekitar GIM terpasang baliho capres-cawapres, Bey menilai sesuai aturan KPU ada larangan pelaksanaan yang bersifat kampanye selama sebelum kampanye. Bey menilai ASN di Disparbud Jabar berupaya menegakkan aturan dengan adanya hal tersebut.
Baca Juga
“Dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang pada pemohon, bahwa ini tidak diskusi ada politiknya. Informasi Kadisparbud pemohon meminta maaf dan ada kesalahan, disampaikan izin kami cabut, di situ pemohon mengerti,” tuturnya.
Namun informasi dari Polrestabes Bandung, peserta acara pada hari Minggu sudah menuju GIM dan Kadisparbud Jabar lalu mengambil kebijakan memberikan izin tapi hanya di halaman GIM.
Bey menampik ada kebijakan yang berbeda dengan acara relawan salah satu capres pada 17 September lalu. Menurutnya acara saat itu tidak menampilkan capres dan atribut politik.
Saat ditanya adanya acara Kaesang Pangarep di SOR Arcamanik Bandung, Bey menilai dalam acara tersebut tidak ada sama sekali atribut partai.
“Dalam diskusinya Mas Kaesang tidak menyampaikan untuk memilih partai tertentu, beliau meyebutkan semua partai, semua capres, mengajak anak muda untuk menggunakan hak politik, jadi lebih pada diskusi,” tuturnya.
Karena itu Bey memastikan pihaknya lebih pada penegakan aturan. Karena itu ke depan pihaknya akan mengevaluasi seluruh penggunaan aset pemerintah yang bisa dan tidak bisa dipakai untuk kegiatan yang beraroma politik.
“Kami akan transparan membuka gedung mana saja yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi dengan kejadian ini, kami akan undang Bawaslu dan KPU, termasuk seluruh gedung tidak hanya dibawah provinsi, kita sampaikan pada publik, mana yang boleh dan tidak. Kami akan lebih terbuka, dan transparan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
