Bisnis.com, CIREBON—Sahrawi, seorang tenaga kependidikan asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kini bisa bernafas lega.
Selama 18 tahun mengabdi sebagai guru honorer, ia berhasil diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pria berusia 56 tahun ini mengaku, tercatat menjadi guru honorer pendidikan agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon sejak 2004.
Sahrawi dikukuhkan bersama ratusan guru honorer lainnya di Ballroom Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (17/7/2023) siang.
"Alhamdulillah, mulai Senin saya resmi diangkat sebagai guru berstatus PPPK, bukan lagi honorer. Penantian panjang selama 18 tahun lebih mengajar membuahkan hasil," kata Sahrawi di Kabupaten Cirebon, Selasa (18/7/2023).
Sahrawi mengatakan, selama menjadi guru berstatus honorer, ia hanya mendapatkan honor tidak lebih dari Rp850 ribu. Angka tersebut menurutnya relatif kecil dibandingkan dengan beban mengajar.
Baca Juga
Dalam satu jam pelajaran, lanjut Sahrawi, pria berambut putih hanya mendapatkan honor Rp35.000.
"Upah yang normal itu kan sesuai UMR (upah minimum regional). Tetapi ini sangat jauh," katanya.
Meskipun hanya bisa mengemban amanah sebagai guru PPPK hingga usia 60 tahun, Sahrawi mengaku semringah karena bakal mendapatkan gaji sesuai UMR yang berlaku beserta tunjangan hari raya (THR) atau pun tunjangan kinerja.
"Meskipun cuma bisa menikmati 4 tahun saja, yang penting sudah membuktikan kepada keluarga," kata Sahrawi.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, sebanyak 965 tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dilantik menjadi PPPK. Ratusan orang itu berhasil mengikuti seleksi yang dilakukan pada 2022.
Menurut Imron, diangkatnya ratusan PPPK diharapkan mampu menghasilkan individu yang cerdas, berdaya saing, berkepribadian unggul, serta memiliki moralitas, dan kepedulian sosial.
Salah satu unsur penunjang dari ketahanan nasional adalah keberhasilan dari pembangunan pendidikan karena di era sekarang dan ke depan, ancaman ketahanan nasional bukan hanya ancaman berupa perang konvensional, melainkan upaya pelemahan melalui budaya digital.
"Diharapkan dengan peningkatan status kepegawaian akan menjadi motivasi buat para guru untuk lebih meningkatkan profesionalime dalam proses pencapaian visi pendidikan dan tantangan global," kata Imron.
Bupati berharrap bisa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional demi tercapainya indonesia emas tahun 2045 karena unsur terbesar terletak pada unsur SDM dan budaya.
