Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bakal mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang bebas dari kasus rabies pada hewan.
Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Yoni Darmawan mengatakan sudah tidak ada kasus rabies di Jabar sejak 2016.
"Rabies sendiri Alhamdulillah sudah tidak ada, terakhir itu tahun 2016 itu memang terindikasi positif di anjing," katanya di acara diskusi Gaspol PWI Pokja Gedung Sate di Hotel Citarum, Bandung, Senin (26/6/2023).
Yoni mengungkapkan, tahun ini DKPP Jabar sudah menganggarkan sekitar 50.000 dosis vaksin Rabies. Jumlah tersebut belum termasuk vaksin untuk yang di kabupaten/kota.
"Biasanya untuk beberapa kabupaten/kota yang dia pernah ada kasus Rabies contoh seperti Cianjur, Garut itu pasti mereka menganggarkan untuk vaksin rabies," katanya.
Pihaknya memastikan layanan vaksin ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendistribusikan ke klinik-klinik swasta.
Baca Juga
"Kami dari dinas provinsi distibusi ke kabupaten/kota terutama untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan endemis rabies nah nanti mereka yang mengatur teknisnya berapa klinik berapa puskesmas nanti didistribusikan," tuturnya.
Yoni mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya bakal menggelar deklarasi mandiri mengingat sudah tiga tahun lamanya tidak ada kasus rabies pada hewan di Jabar.
"Karena untuk deklarasi bahwa 1 provinsi itu bebas Rabies harus dari Kementerian Pertanian jadi kami mau self declare bahwa sudah 3 tahun lebih tidak ada kasus rabies pada hewan jadi kabupaten/kota juga semangat sebantar lagi bebas rabies," katanya.
Setelah self declare, nanti Kementan akan melakukan verifikasi dan monitoring untuk membuktikan sudah tidak ada lagi kasus rabies di provinsi ini.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Jabar Yudi Koharudin mengatakan pihaknya sudah sangat rutin membahas kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) bersama DKPP Jabar.
"Kita sudah berdiskusi dan berkoodinasi bukan hanya di pengolahan daging kurban termasuk kaitan dengan GHPR (gigitan hewan penular rabies) itu kita koordinasinya intens banget dengan dinas peternakan ini," kata Yudi.
Menurutnya, dampak penanganan dari kasus Rabies ini berbeda. Jika dampaknya terjadi pada manusia, maka penanganan akan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan.
"Tapi di binatangnya adalah temen-temen dari dinas peternakan. Jika kami ada puskesmas, maka dinas peternakan ada puskeswan," ungkapnya.
Yudi memastikan, sejauh ini tidak ada penambahan kasus gigitan hewan kepada manusia di Jabar.
"Alhamdulillah kalau di Jawa Barat itu tidak ada kenaikan gigitan yang signifikan tetapi memang jumlah gigitan di kita ada 741 tapi itu bisa kita tatalaksana 100 persen," katanya.
Pemprov Jabar akan menyiapkan fasilitas Rabies Center di setiap kabupaten/kota. Nantinya, 20 persen dari total puskesmas yang ada di kabupaten/kota akan dijadikan Rabies Center.
"Kami lagi membuat layanan-layanan yang disebut dengan Rabies Center. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan bahwa dari jumlah puskesmas kabupaten/kota 20 persennya itu harus jadi Rabies Center," tandasnya.
